Mahasiswa UB Gelar Aksi “Indonesia Gawat Darurat”, Bawa Lima Tuntutan

RRI CO. ID, Malang – Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Kota Malang. Senin 15 Juni 2026 dengan membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung isu besar bertajuk "Indonesia Gawat Darurat" yang dinilai mencerminkan kondisi bangsa saat ini.

Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, mengatakan pihaknya menilai Indonesia tengah berada dalam kondisi krisis sehingga membutuhkan respons serius dari pemerintah.

"Kami menyampaikan bahwa sekarang itu IGD, Indonesia Gawat Darurat. Negara sudah masuk masa krisis dan masa kritis, yang akhirnya kami rasa Indonesia sudah masuk ke dalam masa gawat darurat," kata Zidan saat ditemui di sela aksi.

Menurut Zidan, tuntutan pertama yang dibawa mahasiswa adalah peningkatan efisiensi dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa menilai pengelolaan anggaran negara perlu dievaluasi karena masyarakat saat ini menghadapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Tuntutan kedua adalah penurunan harga bahan pokok dan BBM. Mahasiswa menilai kondisi ekonomi saat ini semakin membebani masyarakat.

"Masyarakat saat ini sedang menangis, masyarakat saat ini sedang menjerit. Mengapa menjerit? Karena harga BBM naik, harga bahan-bahan pokok naik," ujar Zidan.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama setelah muncul kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.

Dalam tuntutan berikutnya, mahasiswa menolak perluasan peran aparat keamanan di ranah sipil yang mereka kaitkan dengan pembahasan sejumlah regulasi terkait TNI dan Polri. Mereka juga mendesak pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk memberikan penjelasan serta meminta maaf kepada publik atas berbagai persoalan yang dinilai terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Zidan menilai berbagai aksi mahasiswa yang telah berlangsung di sejumlah daerah belum mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah.

"Kami memandang pemerintah saat ini sangat-sangat tutup kuping. Pemerintah saat ini sangat-sangat tidak mendengarkan," katanya.

Mahasiswa juga memberikan ultimatum kepada para wakil rakyat di DPRD Kota Malang agar menemui massa aksi. Jika tuntutan tersebut tidak direspons, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

"Jika hal itu tidak terjadi, malam ini pula kita akan evaluasi, kita akan konsolidasikan lebih besar untuk gelombang massa yang lebih besar lagi," ujar Zidan.

Hingga aksi berlangsung, massa mahasiswa masih bertahan di lokasi sambil menunggu respons dari DPRD Kota Malang terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.