RRI.CO.ID, Blitar - Isu dugaan penganiayaan yang disebut melibatkan Wakapolres Blitar terhadap ajudannya menjadi perbincangan setelah beredar melalui pesan berantai.

Namun, kabar tersebut dipastikan tidak benar oleh Kapolres Blitar AKBP Rivanda.

Menanggapi informasi yang beredar, Kapolres langsung melakukan pengecekan dan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk ajudan yang disebut menjadi korban.

Menurut AKBP Rivanda, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seperti yang disebutkan dalam pesan berantai tersebut. Ia bahkan mengaku sempat bertemu dan berbicara secara langsung dengan ajudan Wakapolres untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

"Hasil pengecekan menunjukkan yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan masih menjalankan tugas seperti biasa," ujarnya, Minggu (7/6/2026).

Dalam pesan yang beredar, disebutkan ajudan Wakapolres mengalami luka serius hingga patah tulang hidung akibat penganiayaan. Namun, hasil pemeriksaan langsung yang dilakukan Kapolres tidak menemukan adanya luka maupun bekas memar pada tubuh ajudan tersebut.

Selain mengonfirmasi kepada ajudan, Kapolres juga telah meminta penjelasan dari Wakapolres Blitar. Dari hasil klarifikasi, dipastikan tidak pernah terjadi peristiwa penganiayaan sebagaimana yang ramai diperbincangkan.

Saat ini, ajudan tersebut masih bertugas di rumah dinas dan menjalankan aktivitasnya secara normal. Kondisinya juga dipastikan baik tanpa memerlukan perawatan medis.

Kapolres mengaku heran dengan munculnya informasi yang belum jelas sumbernya tersebut. Pihaknya kini berupaya menelusuri asal mula kabar yang menyebar luas melalui pesan berantai itu.

"Kami hanya ingin mengetahui dari mana informasi tersebut berasal dan bagaimana bisa menyebar. Yang jelas, setelah kami cek langsung, tidak ada kejadian seperti yang diberitakan dalam pesan berantai itu," tegasnya.

Polres Blitar mengimbau masyarakat untuk

tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya serta mengedepankan konfirmasi kepada sumber resmi sebelum menyebarkan kabar yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.