RRI.CO.ID, Malang – Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Wilayah Jawa dan Bali yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Kehadiran Budiar yang mewakili Bupati Malang M. Sanusi tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi daerah demi menyukseskan program strategis nasional.

Seusai mengikuti rakor di Kepatihan, sore harinya Budiar langsung menghadiri Kemendagri Regional Financial Discussion di Marriott Hotel Yogyakarta.

Diskusi tersebut mengangkat tema "Pengelolaan Keuangan Daerah dan Creative Financing" dengan menghadirkan sejumlah pembicara kunci, seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto hingga Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda.

Melalui serangkaian agenda strategis ini, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam mempertahankan insentif fiskal dan apresiasi atas berbagai keberhasilan program penanganan isu nasional di lapangan.

"Alhamdulillah, hari ini turut menghadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se wilayah Jawa dan Bali terkait dengan stabilitas keamanan dan mendukung berbagai program strategis nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Budiar setelah mengikuti kegiatan rakor.

Budiar optimis bahwa partisipasi aktif Kabupaten Malang dalam forum ini dapat memperkuat posisi tawar daerah dalam mengakses dukungan penganggaran dari pusat.

"Harapan terkait dana fiskal, kita mendapatkannya kembali," tambahnya menekankan pentingnya kelanjutan insentif yang telah diterima daerah selama periode tahun 2024–2025 serta capaian penghargaan penanganan stunting.

Langkah taktis jajaran Pemkab Malang ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam forum tersebut.

Mendagri mengingatkan seluruh jajaran Forkopimda untuk memperkuat komunikasi dan soliditas antarpimpinan daerah guna menjaga stabilitas politik serta keamanan.

Stabilitas di wilayah Jawa dan Bali dinilai sangat krusial mengingat kedua pulau ini dihuni oleh hampir 60 persen penduduk Indonesia sekaligus menjadi pusat roda aktivitas nasional yang menentukan keberhasilan pembangunan.