RRI.CO.ID, Malang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali membuktikan komitmen tingginya dalam menjaga kualitas tata kelola anggaran.

Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013, Pemkab Malang sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima langsung oleh Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M. di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026) siang.

“Raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang. Kami akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” ujar Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M. usai menerima dokumen LHP tersebut.

Dalam seremonial penyerahan tersebut, Bupati Sanusi tampak didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Ir. Budiar, Plt. Ketua DPRD Kabupaten Malang, Inspektur Kabupaten Malang, serta perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

LHP yang diserahkan oleh BPK RI kali ini berfokus pada hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja hibah dan belanja modal pemerintah daerah, yang menjadi bagian dari evaluasi rutin kepatuhan penyerapan anggaran.

Keberhasilan mempertahankan predikat tertinggi selama lebih dari satu dekade ini menjadi cerminan sinergi yang kuat di lingkungan kerja Pemkab Malang.

Opini WTP dari BPK RI ini mengonfirmasi bahwa laporan keuangan yang disajikan dinilai wajar dan telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta menerapkan prinsip akuntabilitas yang ketat di setiap lini penggunaan anggaran.

Melalui capaian prestisius ini, Pemkab Malang berkomitmen menjadikan setiap rekomendasi dan masukan strategis dari BPK RI sebagai modal utama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ke depan, hasil pemeriksaan ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat serta memotivasi seluruh perangkat daerah untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.