RRI. CO. ID, Probolinggo – Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan BEM se-Kota Probolinggo menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik, Selasa (5/5/2026) sore. Aksi tersebut merupakan bentuk respons atas kasus penyiraman terhadap aktivis HAM serta sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.

Massa aksi memulai demonstrasi di depan Makodim 0820 Probolinggo, kemudian bergerak ke Kantor Wali Kota Probolinggo dan Kantor DPRD Kota Probolinggo. Selain berorasi, mahasiswa juga membawa spanduk berisi tuntutan dan seruan keadilan.

Di depan Makodim 0820, massa mendesak Komandan Kodim untuk menemui mereka. Namun, Dandim sedang bertugas di luar daerah dan diwakili oleh Kasdim Mayor Aminuddin. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyodorkan pakta integritas agar pihak Kodim mendukung penyelesaian kasus penyiraman aktivis melalui peradilan sipil.

Kasdim Mayor Aminuddin menolak menandatangani dokumen tersebut. Ia menegaskan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer harus diproses melalui peradilan militer.

“Perkara ini sudah masuk di Peradilan Militer. Kami berharap aktivis menghormati proses hukum yang ada. Silakan kawal bersama proses peradilan. Jika tidak puas, dapat menempuh jalur hukum lain yang tersedia,” ujarnya.

Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi, menyampaikan bahwa aksi tersebut juga membawa sejumlah tuntutan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo. Ia menilai beberapa kebijakan Wali Kota tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

Menurutnya, pemotongan honor guru ngaji serta pemangkasan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berdampak langsung pada kesejahteraan guru, terutama di sekolah swasta. Di sisi lain, ia menyoroti pengadaan mobil dinas baru oleh pemerintah kota yang disebut mencapai anggaran hingga Rp2 miliar.

“BOSDA itu denyut nadi lembaga pendidikan, termasuk untuk honor guru swasta. Namun anggaran tersebut justru dipangkas,” kata Dedi.

Aksi berlanjut di depan Kantor Wali Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, sempat menemui massa aksi. Namun situasi memanas ketika keduanya tidak bersedia duduk bersama mahasiswa di lokasi aksi.

Selain itu, Wali Kota juga menolak membacakan pakta integritas yang diajukan mahasiswa. Meski massa terus mendesak, Wali Kota dan Wakil Wali Kota memilih meninggalkan lokasi dan masuk ke dalam kantor.

Ketegangan sempat terjadi dan memicu aksi saling dorong antara massa dengan aparat kepolisian serta Satpol PP yang berjaga.

Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan tempat yang lebih representatif untuk dialog di داخل kantor.

“Kami sudah menyiapkan tempat yang lebih representatif untuk diskusi di dalam kantor wali kota,” ujarnya singkat sebelum meninggalkan massa aksi.

Aksi unjuk rasa berlangsung hingga sore hari dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal tuntutan mereka hingga mendapat respons konkret dari pihak terkait.