RRI.CO.ID, Malang - Penyusunan Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Malang dinilai sangat mendesak, tidak hanya untuk memenuhi target luasan, tetapi juga memastikan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga di tengah perkembangan kota. Capaian RTH Kota Malang hingga kini belum memenuhi amanat minimal 20 persen.

Hal ini disampaikan Peneliti Pusat Pengkajian Otonomi Daerah (PP Otoda) Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB), Syahrul Sajidin, menanggapi Pemerintah Kota Malang yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTH.

“Secara kuantitas belum tercapai, kualitas pun demikin. Perda RTH mendesak diperlukan untuk mengatur ruang terbuka hijau yang sudah eksis maupun bila nanti akan ada penambahan ,” ujar Syahrul.

Ia menegaskan, RTH tidak hanya berfungsi sebagai estetika kota, tetapi juga memiliki peran penting sebagai landasan kebijakan dalam aspek lingkungan.

“RTH harus mampu menjadi sumber oksigen dan wilayah resapan air untuk menanggulangi banjir,” kata Syahrul dalam Dialog Malang Menyapa membahas "Menanti Perda RTH Kota Malang", Senin, 20 April 2026.

Menurutnya, kualitas RTH menjadi hal yang sama pentingnya dengan kuantitas.

“Bukan hanya luasnya, tetapi juga bagaimana fungsi ekologisnya bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Dosen Fakultas Hukum UB ini juga menyoroti perlunya pemetaan ulang tata guna lahan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

“Perlu dilakukan pemetaan ulang terhadap kondisi tata guna lahan di Kota Malang,” tegasnya.

Selain itu, pelibatan masyarakat dinilai penting dalam penyusunan hingga implementasi perda.

“Harapannya legislatif nantinya tidak hanya membahas ini antar pemerintah, tetapi juga melibatkan akademisi dan kelompok masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, upaya menjaga RTH menjadi tantangan di tengah meningkatnya kebutuhan lahan akibat pertumbuhan kota.

“Kita kawasan perkotaan, tapi tetap punya tanggung jawab menjaga kualitas lingkungan hidup,” imbuhnya. (Esty/Meuthia)