RRI.CO.ID, Malang – Pemerintah Kota Malang mulai mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyebut mayoritas usulan pembangunan masih didominasi sektor infrastruktur.

Musrenbang RKPD ini merupakan lanjutan dari proses perencanaan berjenjang, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Seluruh usulan masyarakat, termasuk pokok pikiran (pokir) DPRD dan hasil pembahasan tematik, dihimpun untuk disusun menjadi program prioritas tahun 2027.

“Usulan-usulan yang sudah terverifikasi akan kita pilah mana yang prioritas dan super prioritas, sekaligus disesuaikan dengan tema pembangunan,” ujar Wahyu. Senin, 30 Maret 2026.

Ia menjelaskan, forum Musrenbang juga menjadi ruang penyempurnaan dokumen RKPD melalui masukan dari DPRD. Berbagai pertanyaan dan evaluasi dari legislatif turut memperkuat arah kebijakan pembangunan Kota Malang ke depan.

Untuk realisasi jangka pendek, Wahyu mengakui sebagian besar usulan mengarah pada pembangunan infrastruktur serta pengadaan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan regulasi dan kemampuan anggaran.

“Dominasi memang di infrastruktur. Tapi nanti kita lihat skema pembiayaan dan kebijakan dari pusat maupun provinsi,” katanya.

Pemkot Malang menerapkan pendekatan kombinasi top-down dan bottom-up dalam penyusunan RKPD. Artinya, usulan masyarakat akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional agar program yang dijalankan tetap sinkron.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ke depan, Pemkot masih menunggu hasil Musrenbang tingkat provinsi untuk memastikan arah kebijakan dan dukungan pembiayaan. Dari situ akan ditentukan berapa banyak usulan yang bisa direalisasikan pada tahun 2027.

“Prioritas sudah ada, didominasi infrastruktur. Tapi besar kecilnya fasilitasi tetap menyesuaikan kebijakan pusat,” tutur Wahyu.