RRI.CO.ID, Malang - Kebijakan penyelenggaraan pendidikan luring di tengah kondisi krisis global yang belum menentu menuai berbagai pandangan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Malang, Dr. Hayat, menilai bahwa kebijakan tersebut tetap relevan, namun perlu diimbangi dengan model pembelajaran yang adaptif. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global, krisis energi, serta dinamika geopolitik saat ini turut memengaruhi berbagai sektor, termasuk pendidikan.

“Pembelajaran daring memang lebih efisien secara operasional, tetapi berisiko menimbulkan learning loss dan memperlebar kesenjangan akses, terutama di wilayah 3T. Sementara itu, luring tetap menjadi prioritas karena pertemuan fisik tidak bisa tergantikan, khususnya dalam pembentukan karakter,” ujarnya dalam Dialog Malang Menyapa, Jum'at 27 Maret 2026.

Ia menjelaskan, pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa pembelajaran tatap muka memiliki peran signifikan dalam proses pendidikan. Namun demikian, ia menyarankan agar kebijakan pendidikan tidak bersifat kaku.

Hayat mengusulkan penerapan model hybrid adaptif, yaitu kombinasi antara pembelajaran luring dan daring sesuai kebutuhan materi.

“Materi tertentu bisa disampaikan secara luring, sementara aspek lain seperti praktikum atau penguatan karakter dapat disesuaikan dengan metode daring,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penerapan blended learning serta pengembangan konsep green school, di mana sekolah didorong untuk mandiri secara energi dan ekonomi. Hal ini dinilai penting untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam konteks kurikulum, Hayat juga mendorong adanya penyesuaian agar lebih berorientasi pada penyelesaian masalah nyata. Menurutnya, siswa perlu dibekali dengan literasi digital, kecerdasan buatan (AI), serta kemampuan problem solving sejak dini.

Lebih lanjut, pria yang Januari 2026 lalu selesai menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Pendidikan Kota Malang ini menyoroti fenomena learning loss selama pembelajaran daring di masa pandemi. Ia menyebut, efektivitas pembelajaran daring sangat rendah karena keterbatasan kontrol dan lingkungan belajar di rumah.

“Banyak nilai-nilai seperti disiplin, adab, dan penghormatan yang hilang. Transfer pengetahuan juga tidak maksimal karena siswa tidak fokus dan pembelajaran cenderung hanya formalitas,” katanya.

Terkait adanya kebijakan Work From Anywhere (WFA) di sektor pemerintahan yang dinilai tidak selaras dengan pembelajaran luring, Hayat menilai hal tersebut bukan bentuk inkonsistensi, melainkan proses adaptasi kebijakan.

“Pemerintah masih meraba kebijakan yang tepat. Di sektor birokrasi, WFA memungkinkan karena orientasinya pada output. Namun pendidikan memiliki karakter yang berbeda karena membutuhkan interaksi langsung,” jelasnya.

Sebagai solusi, ia menawarkan beberapa alternatif untuk pemerintah daerah, di antaranya pembangunan infrastruktur pembelajaran bersama di tingkat kelurahan, kolaborasi dengan pihak swasta dalam penyediaan fasilitas pendidikan, serta pengakuan terhadap kursus berbasis kompetensi sebagai pelengkap pendidikan formal.

Meski demikian, ia mengakui bahwa penerapan model hybrid di Kota Malang masih menghadapi kendala, terutama dari sisi infrastruktur dan digitalisasi pendidikan yang belum optimal.

“Pemkot Malang sebenarnya sudah mulai berbenah, tetapi implementasi digitalisasi pendidikan masih belum maksimal. Ke depan, ini perlu segera direalisasikan agar sistem hybrid bisa berjalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi global yang belum stabil seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Bukan soal memilih luring atau daring, tetapi bagaimana menjaga kualitas pendidikan tanpa mengabaikan kondisi yang ada. Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, sehingga kebijakan juga harus disesuaikan,” pungkasnya. (Annisa)