RRI.CO.ID, Malang - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkap fakta yang mengkhawatirkan di sela penyaluran bansos Rp7,05 miliar di Kabupaten Malang pada Minggu 22 Februari 2026. Khofifah menyebut sebanyak 1.480.380 warga Jawa Timur terancam kehilangan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) per Januari 2026.

Angka fantastis itu disampaikan Khofifah di Pendopo Kabupaten Malang, Minggu 22 Februari 2026. Jika tidak segera ditangani, ratusan ribu keluarga bisa kehilangan akses layanan kesehatan gratis yang selama ini mereka terima.

"Angka ini sangat signifikan dan membutuhkan mitigasi cepat. Saya berharap pilar-pilar sosial aktif melakukan verifikasi dan validasi data agar masyarakat yang berhak tetap memperoleh perlindungan," tegas Khofifah dengan nada serius.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya ditanggung pemerintah. Masyarakat dalam kategori ini berhak mendapat layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan. Jika dicoret, mereka otomatis harus membayar iuran mandiri atau kehilangan akses BPJS Kesehatan.

Meski tidak merinci penyebab pasti penghapusan massal ini, Khofifah menduga faktor data ganda, ketidakvalidan NIK, atau perubahan status ekonomi menjadi pemicu utama. Persoalannya, tidak semua warga yang dihapus benar-benar sudah mampu membayar iuran mandiri.

Khofifah menambahkan bahwa validasi data menjadi pekerjaan rumah besar Pemprov Jatim ke depan. Para pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH akan diterjunkan untuk verifikasi lapangan.

Kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik tata kelola data sosial di Indonesia. Sinkronisasi data antara pusat dan daerah kerap menjadi kendala, menyebabkan warga miskin terjebak dalam kekosongan status bantuan.

"Saya minta verifikasi dan validasi data dilakukan segera. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru terlepas dari perlindungan negara," pungkas Khofifah.