BPBD Kabupaten Malang Siapkan Sarpras Hadapi Ancaman Kekeringan dan Karhutla
- 09 Jul 2026 11:50 WIB
- Malang
RRI.CO.ID, Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mulai memperkuat kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan langkah antisipasi telah dilakukan sebelum Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla.
Menurutnya, BPBD telah berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah, pemerintah provinsi, dan instansi terkait untuk memetakan kebutuhan penanganan apabila terjadi kekeringan maupun karhutla di wilayah Kabupaten Malang.
"Sejak awal kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Bahkan, beberapa dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah disiapkan untuk mendukung penanganan potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan," kata Sadono, Kamis (9/7/2026).
Selain koordinasi, BPBD juga melakukan asesmen lapangan guna mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih maupun rawan kebakaran selama musim kemarau berlangsung.
Sadono menjelaskan, terbitnya status siaga dari gubernur menjadi dasar bagi BPBD untuk meningkatkan pemantauan serta memperkuat kesiapan sumber daya yang dimiliki.
"Status siaga ini bertujuan memperkuat pelaksanaan kaji cepat, pemantauan kondisi lapangan, serta mempersiapkan sumber daya, baik personel maupun peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan darurat," ujarnya.
BPBD juga terus memperbarui data kerawanan setelah mengikuti koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prakiraan musim kemarau tahun ini. Hasil koordinasi tersebut akan menjadi bahan untuk memperdalam kaji cepat di lapangan.
Apabila ditemukan peningkatan potensi bencana dan permintaan bantuan dari masyarakat mulai bermunculan, BPBD tidak menutup kemungkinan mengusulkan peningkatan status dari siaga menjadi tanggap darurat.
Meski demikian, hingga awal Juli 2026, BPBD Kabupaten Malang belum menerima permintaan distribusi air bersih dari desa-desa yang rawan kekeringan.
"Berdasarkan pengalaman penanganan pada tahun-tahun sebelumnya, dampak kekeringan di Kabupaten Malang biasanya mulai dirasakan paling cepat pada Agustus. Jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, penanganannya bisa berlanjut hingga September dan Oktober," jelasnya.
Selain kekeringan, ancaman karhutla juga menjadi perhatian utama BPBD selama musim kemarau. Kedua potensi bencana tersebut masuk dalam fokus pemantauan karena kerap muncul secara bersamaan ketika curah hujan menurun drastis.
Karena itu, Sadono mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
"Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran sampah, membakar lahan, maupun membuka lahan pertanian dengan cara dibakar. Langkah pencegahan dari masyarakat sangat penting untuk mengurangi risiko kebakaran selama musim kemarau," katanya.
BPBD Kabupaten Malang memastikan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar respons terhadap potensi kekeringan dan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....