Dampak Konflik Selat Hormuz, Pakar Ekonomi UB Sebut Beban Subsidi BBM Bengkak

RRI.CO.ID, Malang – Penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi minyak dunia mulai memberikan sinyal bahaya bagi stabilitas ekonomi global hingga ke level nasional. Kelangkaan pasokan minyak internasional ini diprediksi akan membebani ketahanan fiskal Indonesia serta memicu lonjakan inflasi yang signifikan.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Joko Budi Santoso, SE., ME, mengungkapkan bahwa dampak dari ketegangan di Selat Hormuz akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penyesuaian harga energi.

Beban Berat APBN dan Ancaman Imported Inflation

Menurut Joko, pemerintah saat ini berada dalam posisi sulit untuk menjaga keseimbangan fiskal. Meski penyesuaian harga telah dilakukan pada BBM non-subsidi seperti Pertamina Dex dan Turbo, beban berat masih tertuju pada subsidi Bio Solar dan Pertalite.

"Tentu ini memerlukan kekuatan fiskal yang besar untuk menanggung beban subsidi. Pasokan minyak yang langka di tingkat global otomatis berdampak pada perekonomian nasional kita, dan ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar," ujar Joko dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Selain masalah anggaran, ia juga memperingatkan adanya ancaman imported inflation (inflasi yang berasal dari luar negeri). Kenaikan harga minyak dunia akan mengerek biaya produksi komoditas turunan minyak, seperti plastik, serta meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

"Kenaikan BBM non-subsidi akan berdampak pada logistik dan meningkatkan harga barang secara umum. Sebagai contoh, harga plastik naik, maka harga barang konsumsi lainnya akan ikut terkerek," tambahnya.

Dampak pada Transfer Ke Daerah (TKD)

Tekanan fiskal di tingkat pusat diprediksi akan merembet ke daerah. Joko menjelaskan bahwa untuk menutupi membengkaknya subsidi energi, pemerintah pusat kemungkinan akan melakukan efisiensi pada periode 2025-2026.

Salah satu langkah yang dikhawatirkan adalah penyesuaian terhadap Transfer Ke Daerah (TKD). Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah (Pemda) sebagai pihak yang harus melakukan pengetatan ikat pinggang.

"Korbannya mungkin pemerintah daerah. Akan ada penyesuaian lagi pada TKD untuk menanggung beban subsidi energi pusat. Oleh karena itu, Pemda harus sangat bijak dalam mengelola anggaran yang terbatas," tegasnya.

Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

Menyikapi keterbatasan anggaran tersebut, PPKE FEB UB memberikan dua rekomendasi utama bagi para kepala daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil:

1. Stimulus Produktif: Pemda diminta memprioritaskan anggaran untuk kegiatan yang mampu menggerakkan roda ekonomi lokal secara langsung.
2. Bantalan Sosial: Menyiapkan jaring pengaman sosial untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat yang lebih dalam akibat inflasi.

"Pemerintah daerah harus bijak menjalankan stimulus perekonomian dengan kegiatan produktif dan menyiapkan bantalan sosial. Jika daya beli turun terlalu dalam, dampaknya akan langsung terasa pada kontraksi pertumbuhan ekonomi daerah," pungkas Joko.