RRI.CO.ID, Malang – Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memperkuat sinergi pembangunan kesehatan berbasis desa melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini juga didukung Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BPOM, BPJS Kesehatan, serta BPS.

Dalam paparannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan agar layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

"Pembangunan kesehatan tidak bisa kita lakukan sendiri. Perlu dilakukan kolaborasi lintas sektor agar layanan kesehatan bisa terjangkau hingga ke tingkat desa, karena desa merupakan ujung tombak layanan kesehatan masyarakat," ujarnya, Jumat (17/7/2026)

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah akan memperkuat integrasi data desa dan kesehatan, meningkatkan layanan kesehatan primer, serta mendukung pengembangan infrastruktur kesehatan di desa.

Sementara itu, Menteri Kesehatan menegaskan MoU tersebut harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar dokumen kerja sama.

"MoU ini harus benar-benar bersifat operatif, bukan hanya kata-kata yang indah, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat di desa," tegasnya.

Pemerintah juga terus mendorong revitalisasi puskesmas pembantu, poskesdes, dan posyandu sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. (Ira)