RRI.CO.ID, Malang - Koordinasi lintas sektor dalam penanganan disabilitas anak di Kabupaten Malang dinilai masih lemah. Masalah ini menjadi sorotan utama dalam Pertemuan Penguatan Kelembagaan Tatalaksana Gangguan Tumbuh Kembang dan Disabilitas Anak. Forum itu digelar di Hotel Atria Kota Malang, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan ini digelar atas kerja sama Pemkab Malang, Kemenkes RI, dan Clinton Health Access Initiative (CHAI). Tema yang diusung adalah "Kolaborasi Kuat untuk Layanan Disabilitas yang Lebih Inklusif."

Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, membuka forum dan menyoroti sejumlah permasalahan di lapangan. Pertama, belum ada pembagian peran yang jelas antar perangkat daerah. Kedua, sistem rujukan antar layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial belum terintegrasi. Ketiga, data anak berkebutuhan khusus masih terpisah antar dinas.

Permasalahan itu makin mendesak mengingat usia 0 hingga 6 tahun adalah fase kritis tumbuh kembang anak.

"Kita ketahui bersama bahwa periode usia 0 sampai dengan 6 tahun merupakan masa yang sangat krusial dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada fase ini, perkembangan otak anak mencapai sekitar 80 hingga 90 persen kapasitas otak dewasa," tegas Lathifah.

Ia pun memperingatkan dampak serius jika keterlambatan tumbuh kembang tidak segera terdeteksi.

"Apabila keterlambatan perkembangan tidak terdeteksi sejak dini, maka kondisi tersebut dapat berdampak pada gangguan perkembangan yang menetap, menurunnya kualitas hidup anak, hingga meningkatnya risiko disabilitas," katanya.

Sebagai upaya pencegahan, Kemenkes mengembangkan program Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) yang berjalan lewat puskesmas dan posyandu. Namun Lathifah menegaskan implementasinya harus melibatkan lintas sektor, bukan hanya kesehatan. Sektor pendidikan, sosial, dan lembaga disabilitas perlu turut berperan aktif.

Sementara itu, CHAI telah berkontribusi dalam pelatihan tenaga terkait serta monitoring dan evaluasi program. Akan tetapi, hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan di lapangan belum optimal.

"Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek koordinasi lintas sektor dan kejelasan peran masing-masing kelembagaan," ucap Lathifah.

Melalui forum ini, Kabupaten Malang berharap dapat mewujudkan alur penanganan disabilitas anak yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.