Sensus Ekonomi 2026 Potret Struktur Perdagangan akibat Disrupsi Teknologi

RRI.CO.ID, Malang – Gelombang disrupsi teknologi yang melanda berbagai sektor dalam satu dekade terakhir telah mengubah wajah perekonomian secara fundamental.

Merespons perubahan tersebut, Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS RI hadir dengan pendekatan yang lebih adaptif, kali ini menyertakan instrumen pertanyaan khusus terkait digitalisasi usaha, sebuah terobosan yang belum spesifik dimunculkan pada sensus sebelumnya.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan bahwa penyesuaian instrumen ini bukan tanpa alasan. Lanskap ekonomi Indonesia telah berubah drastis seiring menjamurnya platform digital, e-commerce, hingga model bisnis berbasis teknologi yang kini merambah hingga ke pelaku usaha skala mikro sekalipun.

"Digitalisasi sudah mengubah cara orang berusaha, berjualan, bahkan bertransaksi. Instrumen sensus kami kini dirancang untuk menangkap perubahan struktural itu secara lebih menyeluruh," ujar Sonny di Malang, Selasa (5/5/2026).

Melalui pertanyaan-pertanyaan seputar digitalisasi, BPS RI berharap dapat mengukur sejauh mana pelaku usaha, dari warung kecil hingga industri besar, telah beradaptasi dengan ekosistem digital. Mulai dari penggunaan platform penjualan daring, sistem pembayaran digital, hingga pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan distribusi.

Sonny memprediksi, sebagian besar data yang terkumpul nantinya akan mengungkap gambaran nyata bagaimana disrupsi teknologi telah merekonfigurasi struktur ekonomi, baik di level makro maupun mikro.

"Kita akan melihat data nyata bagaimana kecepatan teknologi juga mempercepat pertumbuhan usaha," jelasnya.

Temuan ini diyakini akan menjadi peta jalan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan transformasi digital yang lebih inklusif dan berbasis data. Tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan tidak ada pelaku usaha yang tertinggal dari arus digitalisasi.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri telah dimulai sejak 1 Mei dan akan digebyarkan secara nasional pada 1 Juni mendatang, menjangkau seluruh pelaku usaha non-pertanian di seluruh pelosok Indonesia.