RRI.CO.ID, Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus percepatan digitalisasi transaksi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kamis (5/3/2026).

Kegiatan yang digelar di Ruang Puri Manggala Bhakti tersebut dipimpin Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026.

Menurut Aminuddin, struktur perekonomian Kota Probolinggo banyak ditopang sektor perdagangan besar dan eceran, distribusi barang, serta penjualan dan reparasi kendaraan.

“Kota Probolinggo memiliki tiga potensi utama yang harus dimanfaatkan, yaitu pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata, posisi strategis sebagai daerah transit distribusi barang dan jasa, serta potensi sebagai kota penyangga pariwisata Bromo dan Semeru,” ujarnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada 2025 menunjukkan tren positif yang turut berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Kondisi ini juga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan sekitar 0,69 persen serta penurunan rasio gini.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Rey Suwigtyo selaku Ketua Harian TPID mengatakan, HLM semester pertama tahun 2026 mengusung tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Masyarakat.”

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan strategi pengendalian inflasi di Kota Probolinggo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi Kota Probolinggo pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,06 persen secara tahunan.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah memastikan ketersediaan pasokan pangan baik yang berada di gudang, pasar tradisional maupun ritel modern melalui pemantauan langsung di lapangan.

“Kami juga memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan dengan memantau wilayah rawan kemacetan yang dapat mengganggu distribusi bersama Polres Probolinggo Kota dan Dinas Perhubungan,” kata Rey.

Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan sejumlah langkah konkret pengendalian inflasi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri. Di antaranya operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, serta kerja sama antar daerah penghasil komoditas.

Pemkot Probolinggo juga telah menjalin kerja sama dengan Kabupaten Blitar dan sejumlah daerah sekitar guna memastikan kelancaran pasokan komoditas pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Indra Kuspriyadi menjelaskan, inflasi Kota Probolinggo pada Februari 2026 tercatat sebesar 1,21 persen secara bulanan, sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Timur yang berada di angka 0,9 persen.

Ia menyebut beberapa komoditas yang memicu inflasi di antaranya emas perhiasan, cabai rawit dan daging ayam ras. Sementara penurunan harga pada komoditas BBM, bawang merah dan bawang putih turut menahan laju inflasi.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi transaksi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.