RRI.CO.ID, Malang - Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (DPP HPK) mengusulkan pembentukan cultural guiding system atau sistem panduan kebudayaan sebagai kompas dan arah utama pembangunan nasional. Gagasan tersebut menjadi rumusan utama hasil Kongres Kebudayaan Nusantara yang berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Sabtu 8 Agustus 2026.

Ketua DPP HPK, Dr. Ir. Hadi Prajaka, S.H., M.H., menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh sekadar dimaknai sebagai kegiatan seremonial, karnaval, atau festival tahunan. Menurutnya, kebudayaan harus diposisikan sebagai obor penerang jalan peradaban bangsa agar generasi mendatang tetap berpijak pada identitas dan akar sejarahnya sendiri.

"Kebudayaan ini adalah sistem sesuluh atau penerang jalan peradaban Nusantara. Hasil dari kongres ini menekankan bahwa kebudayaan harus menjadi arah utama dari seluruh proses pembangunan bangsa," ujar Hadi Prajaka, Minggu (9/8).

Hadi merinci, Kongres Kebudayaan Nusantara di Malang menghimpun sejumlah rumusan strategis dari berbagai komisi. Pada komisi tradisi lisan, disepakati penyusunan dan pengintegrasian kembali berbagai aksara Nusantara. Langkah ini ditujukan untuk merangkum aksara daerah agar dapat digunakan secara meluas sebagai identitas kebudayaan nasional, sebagaimana penerapannya di beberapa negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea.

Sementara itu, komisi kepercayaan merekomendasikan penetapan Hari Raya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada 18 Agustus. Tanggal tersebut dipilih karena menandai momen bersejarah ketika klausa "Kepercayaan" secara resmi diakui dan tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, kongres juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan keadilan bagi penganut kepercayaan serta masyarakat adat. HPK mendorong adanya pengakuan sistem hukum adat dalam tata hukum nasional, mendampingi sistem hukum Barat dan hukum keagamaan yang selama ini telah terintegrasi.

Kongres Kebudayaan Nusantara di Pendopo Agung Kabupaten Malang ini dihadiri perwakilan dari seluruh Indonesia, mulai dari tokoh masyarakat adat, perwakilan kerajaan Nusantara, hingga akademisi dari 62 perguruan tinggi. Sebelum puncaknya di Malang, para peserta telah melakukan serangkaian perumusan intensif selama dua bulan melalui diskusi terpumpun dan pertemuan virtual.

Rangkaian Kongres Kebudayaan Nusantara ini diproyeksikan berlangsung sebanyak lima tahapan secara berkelanjutan di berbagai daerah. Setelah gelaran pertama di Malang, kongres kedua dijadwalkan berlangsung enam bulan mendatang di Jawa Barat, dengan opsi lokasi di Kabupaten Subang atau Bogor, untuk menggali jejak peradaban Tarumanagara dan Pajajaran. Rangkaian ini nantinya akan dilanjutkan ke Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan ditutup di Kepulauan Bali.