RRI.CO.ID, Malang - Program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai memiliki potensi besar menjadi instrumen pembangunan ekonomi desa yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan apabila mampu bersinergi dengan potensi lokal serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) desa.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Joko Budi Santoso, mengatakan koperasi sejatinya merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

“Tujuannya mulia, yakni menggerakkan ekonomi desa. Tetapi implementasinya memang harus hati-hati dan tidak bisa instan,” kata Joko dalam dialog Malang Menyapa di RRI Malang, Selasa, 19 Mei 2026.

Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih harus mampu melengkapi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang lebih dulu berkembang di desa-desa.

Ia mengingatkan pemerintah desa perlu berperan sebagai penengah agar tidak terjadi tumpang tindih usaha antara BUMDes dan koperasi.

“Kalau tidak diatur, bisa terjadi kanibalisme usaha. Karena itu pemerintah desa harus mampu memilah unit usaha mana yang dikerjakan BUMDes dan mana yang dijalankan koperasi,” tegasnya.

Joko mencontohkan sinergi usaha bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal desa. Di desanya, Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, BUMDes bergerak di sektor perikanan nila dan lele, sementara koperasi diarahkan mengelola cold storage agar hasil produksi bisa disimpan dan diolah lebih lanjut sehingga memiliki nilai tambah ekonomi.

Ia menilai koperasi tidak boleh hanya fokus pada kios sembako, tetapi juga harus menjadi ruang promosi dan pemasaran produk UMKM desa.

“Koperasi Merah Putih bisa menjadi galeri produk UMKM atau pusat oleh-oleh desa. Apalagi gerainya dirancang berada di lokasi strategis,” katanya.

Menurut Joko, pendekatan tersebut penting agar koperasi benar-benar menjadi motor ekonomi desa, bukan sekadar program jangka pendek berbasis bantuan pemerintah.

Joko juga menilai model usaha koperasi harus disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing. Untuk desa pertanian, misalnya, usaha pupuk dan sarana pertanian dinilai lebih prospektif. Sedangkan wilayah pesisir dinilai lebih cocok mengembangkan cold storage dan logistik hasil perikanan.

“Jangan dipukul rata. Potensi desa berbeda-beda, sehingga model bisnisnya juga harus menyesuaikan,” ujarnya.

Selain itu, Joko menilai kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan koperasi, terutama dalam pendampingan tata kelola keuangan, inovasi bisnis, dan riset pasar.

“Perguruan tinggi punya kewajiban pengabdian masyarakat. Ini bisa dimanfaatkan untuk mendampingi koperasi agar lebih profesional,” kata Joko Budi.

Ia menambahkan, koperasi juga perlu diarahkan masuk dalam rantai pasok industri dan ekonomi digital, termasuk sektor logistik dan marketplace.

“Koperasi harus bisa masuk ke supply chain industri besar agar ekonomi desa ikut bergerak lebih cepat,” ujarnya.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Joko optimistis Koperasi Merah Putih tetap memiliki peluang berkembang jika dikelola secara profesional dan adaptif terhadap potensi lokal desa.