KBRN,Entikong : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan Entikong dinilai belum sepenuhnya melibatkan UMKM dan petani lokal sebagai pemasok bahan baku. Minimnya keterlibatan tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala administratif, salah satunya kepemilikan sertifikat kelayakan seperti sertifikat halal yang masih terbatas di kalangan pelaku usaha kecil.

Kepala SPPG Entikong, Adelbertus Beny Predi, menjelaskan bahwa secara potensi, UMKM dan petani lokal sebenarnya mampu menyuplai kebutuhan bahan pangan untuk program MBG. Namun, persyaratan standar yang ditetapkan dalam program nasional tersebut membuat tidak semua pelaku lokal bisa langsung terlibat.

“Permasalahan utama yang kami temui adalah masih banyak UMKM dan petani lokal yang belum memiliki sertifikat halal dan dokumen kelayakan lainnya, sehingga belum bisa masuk sebagai penyedia resmi dalam program makan bergizi gratis,” ujarnya dalam obrolan MBG RRI Entikong, Sabtu (3/1/2026).

Kondisi ini berdampak pada optimalisasi ekonomi lokal, karena sebagian bahan baku masih harus didatangkan dari luar daerah. Padahal, keterlibatan pelaku lokal diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan pangan segar, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

“Jika persoalan sertifikasi ini bisa diatasi melalui pendampingan dan percepatan proses, kami yakin UMKM dan petani lokal akan lebih siap dan mampu berkontribusi dalam program MBG,” tuturnya.

Ia menambahkan, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pendamping UMKM untuk membantu pelaku usaha memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal di wilayah perbatasan Entikong.