RRI.CO.ID, Kupang - Tingginya angka pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan masih menjadi faktor utama yang membuat masyarakat, khususnya usia produktif di Nusa Tenggara Timur (NTT), rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun penipuan berkedok tawaran kerja di luar negeri. Pengantar Kerja Ahli Madya BP3MI NTT, Muhammad Geo Amang, mengatakan mayoritas korban yang ditemui merupakan masyarakat usia produktif yang sedang mencari pekerjaan.

Kondisi ekonomi yang mendesak membuat banyak orang mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan proses cepat dan gaji tinggi tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan. "Rata-rata korban memang berada pada usia produktif. Mereka sedang mencari pekerjaan, sehingga ketika ada informasi pekerjaan yang menjanjikan gaji besar dengan proses mudah, mereka langsung tertarik tanpa lagi memperhatikan sisi perlindungannya," ujarnya, Kamis 30 Juli 2026.

Menurut Geo, keinginan untuk segera memperoleh pekerjaan dan penghasilan sering kali mengalahkan kewaspadaan terhadap prosedur penempatan tenaga kerja yang aman. Bahkan, tidak sedikit korban yang sebenarnya sudah memiliki pekerjaan tetap, namun memilih mengundurkan diri karena tergiur tawaran pekerjaan dengan penghasilan lebih besar.

Ia mencontohkan kasus pekerja yang berangkat ke Kamboja dengan janji bekerja di perusahaan bergaji tinggi. Namun, setelah tiba di negara tujuan, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan dan justru berujung menjadi korban penipuan atau eksploitasi, termasuk kasus scam online.

"Sudah punya pekerjaan pun masih bisa tergiur. Mereka berpikir penghasilannya akan jauh lebih besar. Tetapi sesampainya di sana, kenyataannya sangat berbeda dengan yang dijanjikan," katanya.

Selain faktor ekonomi, Geo menilai kebutuhan sosial di masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan adat maupun gaya hidup, juga menjadi salah satu pemicu masyarakat mencari pekerjaan dengan cara instan, termasuk melalui jalur non-prosedural. BP3MI NTT mencatat lebih dari 90 persen penempatan pekerja migran Indonesia asal NTT secara resmi masih didominasi ke Malaysia.

Menurut Geo, Malaysia menjadi negara tujuan utama karena memiliki kedekatan budaya, bahasa yang relatif mudah dipahami, serta proses adaptasi yang lebih cepat dibandingkan negara lain. "Kalau penempatan resmi, lebih dari 90 persen memang ke Malaysia. Faktor budaya dan bahasa menjadi alasan utama masyarakat lebih memilih bekerja di sana," kata Geo menjelaskan.

Sementara itu, jumlah pekerja migran non-prosedural sulit dipastikan karena keberangkatan mereka tidak tercatat secara resmi. Biasanya, keberadaan mereka baru diketahui ketika mengalami persoalan seperti deportasi, sakit, atau menjadi korban tindak pidana.

BP3MI NTT menduga masih terdapat ribuan warga NTT yang bekerja secara non-prosedural di Malaysia. Praktik tersebut bahkan telah berlangsung turun-temurun melalui ajakan keluarga atau kerabat yang lebih dahulu bekerja di negara tersebut.

Sebagai upaya mencegah masyarakat berangkat secara ilegal, pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjalankan program SMK Go Global. Program tersebut menargetkan penempatan 500 ribu lulusan SMK hingga tahun 2029.

Khusus NTT, sebanyak 920 calon pekerja migran ditargetkan mengikuti program tersebut. Melalui program ini, peserta akan mendapatkan pelatihan keterampilan, kemampuan bahasa asing, hingga pembekalan sesuai kebutuhan perusahaan di luar negeri yang telah memiliki izin resmi.

"Lowongan kerjanya sudah tersedia. Kami bekerja sama dengan perusahaan penempatan resmi sehingga pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di luar negeri," ujar Geo.

Sementara itu, Analisis Hukum Ahli Pertama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT, Stivani M. Poro, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendampingan yang dilakukan, korban perdagangan orang berasal dari berbagai kalangan. Namun, kelompok yang paling rentan adalah pencari kerja usia produktif.

Kelompok tersebut meliputi lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan, hingga masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas. "Mereka mudah percaya pada tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi. Ditambah lagi masih banyak yang memiliki keterbatasan akses informasi dan literasi digital, sehingga lebih mudah menjadi korban," tutur Stivani.

Menurutnya, minimnya kesempatan kerja di daerah membuat banyak anak muda memandang bekerja di luar negeri sebagai jalan keluar untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Harapan mendapatkan gaji besar pun kerap dimanfaatkan oleh pelaku TPPO untuk merekrut korban.

Karena itu, masyarakat diimbau agar selalu memastikan setiap tawaran pekerjaan berasal dari jalur resmi dan telah memiliki izin dari pemerintah. Edukasi mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang aman dinilai menjadi langkah penting untuk menekan angka perdagangan orang di NTT. (DW)