RRI.CO.ID, Kupang - Kelangkaan minyak tanah bersubsidi kembali terjadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang dan sekitarnya. Kondisi ini dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas domestik dan ekonomi rumah tangga.

Koordinator Pelaksana Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat NTT Sarah Lery Mboeik, mengatakan krisis ini membuat ribuan keluarga kesulitan. Kelompok yang paling terdampak adalah ibu rumah tangga.

"Krisis ini telah melumpuhkan aktivitas domestik ribuan keluarga. Ibu rumah tangga berada pada posisi paling rentan menghadapi ketidakpastian ekonomi dan pangan akibat tata kelola distribusi energi di tingkat daerah," ujar Sarah kepada wartawan di Kupang, Senin 27 Juli 2026.

Berdasarkan pantauan PIAR-NTT di lapangan, warga terpaksa antre sejak pukul 07.00 WITA dengan membawa jerigen kosong. Di beberapa titik bahkan terjadi saling berebut di tingkat agen.

Sebagian warga terpaksa kembali menggunakan kayu bakar karena harga gas Elpiji 12 kg non-subsidi naik hingga Rp350.000. "Bagi PIAR NTT, situasi ini bukan lagi sekadar masalah kelangkaan komoditas, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak pemenuhan kebutuhan dasar hidup rakyat," kata Sarah.

PIAR NTT Soroti Lemahnya Pengawasan Distribusi

Sarah menilai pernyataan pemerintah bahwa stok minyak tanah bersubsidi aman tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Harga di tingkat pengecer tercatat mencapai Rp10.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET Rp4.000 per liter.

Menurutnya, kesenjangan harga itu mengindikasikan adanya penahanan stok, permainan spekulan, hingga potensi kebocoran distribusi ke sektor industri yang belum ditindak tegas. "Ketidakmampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Pertamina dalam mengaudit mata rantai pasokan adalah bentuk pembiaran terhadap kemiskinan yang kian tercekik," ujarnya.

Dampak ke IRT dan UMKM

PIAR-NTT juga menyoroti dampak sosial dari kelangkaan ini. Ibu rumah tangga dipaksa membuang waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan 5 liter minyak tanah. Sarah menyebut, bagi sebagian besar wilayah di NTT minyak tanah masih menjadi kebutuhan utama dapur.

Program konversi ke gas belum merata dan sebagian masyarakat masih menganggap penggunaan gas belum aman. "Ketika akses energi domestik diputus oleh kelangkaan, rantai konsumsi gizi keluarga dan operasional UMKM makanan di akar rumput ikut lumpuh," ucapnya.

3 Tuntutan PIAR-NTT ke Pemerintah

Menyikapi kondisi tersebut, PIAR-NTT menyampaikan tiga tuntutan:

1. Operasi Pasar Massal: Mendesak Pertamina dan Pemerintah Kota/Provinsi menggelar operasi pasar minyak tanah bersubsidi langsung ke pemukiman padat penduduk untuk memutus rantai spekulan.

2. Penindakan Hukum: Menuntut aparat penegak hukum memproses dan mencabut izin agen atau pangkalan yang menimbun atau menjual di atas HET.

3. Transparansi Kuota: Meminta BPH Migas bersama Pemerintah Daerah membuka data kuota riil dan mengevaluasi kebutuhan energi per kepala keluarga agar distribusi tepat sasaran.

Sarah mengemukakan bahwa dapur rakyat adalah barometer kehadiran. Karena itu, ketika api di kompor padam karena birokrasi abai mengawasi mafia distribusi, maka bisa dipastikan ada hak dasar warga yang dirampas.

Ia juga menegaskan bahwa, apabila dalam waktu dekat tidak ada perbaikan nyata dalam tata kelola distribusi, maka PIAR NTT akan bersuara lebih keras. "Jadi suara-suara dari dapur ini akan semakin keras kalau tidak ada tindakan lanjut dari persoalan tersebut dan ini bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk menuntut hak, atas energi yang layak dan terjangkau," tuturnya.