RRI.CO.ID,Kupang - Pemerintah NTT dan Komponen lainnya bersama Kanwil DJPb NTT telah membahas dan mengevaluasi efektivitas pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagai mekanisme pendanaan untuk mendukung pelayanan kesehatan primer, program prioritas kesehatan, dan penguatan sistem kesehatan daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Hotel Sotis, pada Rabu 17 Juni 2026 lalu.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen pemerintah pusat dan daerah, yakni Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan sebagai Tim Pengelola Dana BOK, Pimpinan UNICEF perwakilan NTT, Plh Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Plt Kepala BAPPERIDA Provinsi NTT, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, dan beberapa Dinas Kesehatan pada kabupaten yang terpilih. Kegiatan ini mengusung tema pembahasan mengenai “Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2026, Review Pelaksanaan Dana BOK Tahun 2026, dan Perencanaan Pembiayaan Kesehatan Tahun 2027”.
Dalam pertemuan tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan, selaku narasumber menyampaian pembahasan dan materi diskusi Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Kinerja DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2026 di wilayah NTT. Dalam pemaparan materi , Adi Setiawan menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Pada Tahun Anggaran 2026, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperoleh alokasi BOK sebesar Rp651,64 miliar, yang terdiri atas BOK Puskesmas, BOK Dinas Kesehatan, BOK Pengawasan Obat dan Makanan (POM), serta Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis dan Subspesialis yang bertugas di Daerah Kepulauan, Terpencil, dan Perbatasan (DKTP). Hingga 15 Juni 2026, realisasi penyaluran BOK di wilayah NTT telah mencapai Rp187,75 miliar atau 28,81 persen dari total alokasi.
Meskipun secara nominal sedikit menurun dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp657,81 miliar, namun dana BOK tetap menjadi salah satu sumber utama dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan di daerah. Secara historis, dalam 3 tahun terakhir, alokasi BOK di NTT menunjukkan tren yang relatif stabil namun tingkat realisasi anggarannya yang belum optimal.
Pada tahun 2024, alokasi BOK tercatat sebesar Rp599,54 miliar dengan realisasi mencapai Rp499,76 miliar atau 83 persen. Sementara pada tahun 2025, alokasi meningkat menjadi Rp657,81 miliar dengan realisasi sebesar Rp566,94 miliar atau 86 persen.
Diharapkan pada tahun 2026 realisasi BOK dapat lebih dioptimalkan dibandingkan tahun 2025, melalui akselerasi penyampaian syarat salur oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Kesehatan guna proses verifikasi dan penerbitan rekomendasi, serta proses penyaluran melalui Kementerian Keuangan, dalam hal ini KPPN di wilayah Provinsi NTT. BOK Dinas Kesehatan Untuk tahun 2026, alokasi BOK Dinas Kesehatan mencapai Rp194,03 miliar.
Hingga pertengahan Juni 2026, telah tersalurkan sebesar Rp95,95 miliar atau 49,45 persen dari pagu. Realisasi tertinggi tercatat pada Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Sumba Tengah yang masing-masing telah mencapai sekitar 50 persen dari alokasi.
Penyaluran BOK Dinas Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih cepat dibandingkan tahun 2025. Seluruh 23 pemerintah daerah telah menerima penyaluran Tahap I pada periode Februari hingga Maret 2026, lebih cepat dibandingkan tahun 2025 yang baru disalurkan pada bulan Juli 2025.
BOK Puskesmas BOK Puskesmas memperoleh alokasi terbesar dalam komponen BOK, yaitu sebesar Rp376,05 miliar. Hingga 15 Juni 2026, realisasi penyaluran mencapai Rp67,50 miliar atau 17,95 persen.
Kabupaten Sumba Tengah menjadi daerah dengan realisasi tertinggi, yakni sebesar 60,69 persen. Kinerja penyaluran BOK Puskesmas menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 puskesmas telah menerima penyaluran Tahap II, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang baru mencapai 12 puskesmas. BOK Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Alokasi BOK POM Tahun 2026 di NTT sebesar Rp7,00 miliar, dengan realisasi penyaluran hingga pertengahan Juni mencapai Rp3,50 miliar atau 50 persen dari pagu.
Seluruh pemerintah daerah penerima telah memperoleh penyaluran Tahap I sebesar 50 persen dari alokasi masing-masing. Kabupaten Flores Timur menerima alokasi terbesar sebesar Rp670,99 juta.
BOK Tunjangan Khusus Dokter Spesialis dan Subspesialis Tahun 2026 menjadi tahun pertama pengalokasian Tunjangan Khusus Dokter Spesialis dan Subspesialis melalui DAK Nonfisik BOK di NTT dengan total alokasi sebesar Rp74,55 miliar. Sampai dengan 15 Juni 2026, realisasi penyaluran telah mencapai Rp20,80 miliar atau 27,90 persen untuk mendukung pembayaran tunjangan bagi 176 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
Kabupaten Belu mencatat realisasi tertinggi sebesar 37,22 persen. Komitmen Mendukung Pelayanan Kesehatan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan mengatakan: “Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT terus mendorong percepatan penyaluran DAK Nonfisik BOK melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait”.
“Percepatan penyaluran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, memperkuat upaya promotif dan preventif, serta mendukung pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah NTT”. Ia berharap agar seluruh pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dapat terus bersama-sama mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan, kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran, dan optimalisasi pemanfaatan dana agar manfaat BOK dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat di NTT . (rls/at)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....