RRI.CO.ID, Sumba - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Waingapu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumba Timur menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas selama tahun 2025 hingga Juli 2026, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan tata kelola pengiriman hewan ternak antarpulau yang tertib, aman, transparan, dan akuntabel, Waingapu, Kamis, 30 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dr. Hartanto, M.H., M.Mar.E., Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, S.Kom., M.A.P., Kepala Kantor KSOP Kelas IV Waingapu Dr. Fadly Afand Djafar, S.H., M.H., Kepala Balai Karantina Nusa Tenggara Timur Simon Soli, S.Pt., M.P., Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumba Timur Wiradhyaksa M.H. Putra, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur. Hadir juga Kepala Bagian Rencana Polres Sumba Timur IPTU Daud Renda Bulu mewakili Kapolres Sumba Timur, Kepala Cabang PT. Dharma Lautan Utama Cabang Waingapu Budi, Perwakilan Perusahaan Pelayaran Pelra Suhendro, serta unsur Forkopimda, TNI, Polri, instansi vertikal, perangkat daerah, operator pelayaran, pelaku usaha, dan seluruh anggota Satgas Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Kabupaten Sumba Timur.

Dalam arahannya, Dr. Hartanto, M.H., M.Mar.E., menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Satgas Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Kabupaten Sumba Timur yang dinilai sebagai bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi teknis, dan pelaku usaha. "Satgas ini merupakan langkah yang sangat baik dalam membangun tata kelola pengiriman hewan ternak yang tertib, transparan, dan akuntabel," katanya.

"Ke depan, diperlukan sinkronisasi regulasi antarinstansi sehingga tidak terjadi perbedaan standar dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, perlu dikembangkan sistem data yang terintegrasi agar seluruh proses pengawasan dapat dipantau secara real time. Model kolaborasi seperti ini patut menjadi contoh bagi daerah lain," ujar Dr. Hartanto.

Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, S.Kom., M.A.P., turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas yang telah bekerja sama menjaga potensi peternakan Kabupaten Sumba Timur. Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam menjaga sumber daya peternakan daerah.

"Sinergi yang telah terbangun harus terus dipertahankan agar sektor peternakan tetap menjadi kekuatan ekonomi masyarakat sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan peternak," ucap Yonathan Hani. Selanjutnya, Kepala Balai Karantina Nusa Tenggara Timur, Simon Soli, S.Pt., M.P., menegaskan bahwa pengawasan lalu lintas hewan ternak memerlukan kolaborasi yang kuat antarinstansi.

Sinergi antara Karantina, KSOP, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh anggota Satgas merupakan kunci dalam memastikan setiap pengiriman hewan ternak memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan hayati, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi yang baik akan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya peternakan nasional," ucap Simon Soli.

Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Wiradhyaksa M.H. Putra, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh instansi dalam memperkuat pengawasan pengiriman hewan ternak. "Kami mengapresiasi kolaborasi yang telah terbangun antara seluruh instansi," ucapnya.

"Pendekatan terpadu seperti ini merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus memberikan kepastian hukum dalam tata kelola pengiriman hewan ternak antarpulau. Kejaksaan siap mendukung penguatan koordinasi dan penegakan hukum sesuai kewenangan yang dimiliki," ujar Wiradhyaksa M.H. Putra.

Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Bagian Rencana Polres Sumba Timur, IPTU Daud Renda Bulu, yang hadir mewakili Kapolres Sumba Timur. Polres Sumba Timur mendukung penuh pelaksanaan Satgas sebagai wadah koordinasi lintas instansi.

"Dengan sinergi yang kuat, pengawasan terhadap lalu lintas pengiriman hewan ternak dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu mencegah berbagai potensi pelanggaran dan memberikan kepastian hukum serta rasa aman kepada masyarakat. Kepolisian akan terus mendukung upaya pengawasan sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan," ucap IPTU Daud Renda Bulu.

Dari unsur operator pelayaran, Kepala Cabang PT. Dharma Lautan Utama Cabang Waingapu, Budi, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menciptakan pengiriman hewan ternak yang aman dan tertib.

"Kami siap mendukung setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan keselamatan pelayaran, kesejahteraan hewan selama pengangkutan, serta memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan laut. Kolaborasi antara pemerintah dan operator pelayaran menjadi kunci keberhasilan pengawasan," ujar Budi.

Sementara itu, Perwakilan Perusahaan Pelayaran Pelra, Suhendro, mengapresiasi komunikasi yang selama ini terjalin dengan seluruh instansi. Pelayaran rakyat memiliki peran penting dalam distribusi hewan ternak antarpulau.

"Kami berharap kebijakan yang dihasilkan tetap memperhatikan aspek keselamatan pelayaran, kelancaran distribusi, serta keberlangsungan usaha pelayaran rakyat melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha," ucap Suhendro. Menutup rangkaian kegiatan, Kepala Kantor KSOP Kelas IV Waingapu, Dr. Fadly Afand Djafar, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Satgas.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Forkopimda, Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Polres Sumba Timur, Balai Karantina Nusa Tenggara Timur, TNI, instansi teknis, operator pelayaran, perusahaan pelayaran rakyat, dan seluruh anggota Satgas atas sinergi yang telah dibangun. Keberhasilan pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar Dr. Fadly.

Beliau menambahkan bahwa hasil monitoring dan evaluasi menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pengawasan ke depan. Seluruh instansi perlu melakukan sinkronisasi regulasi sehingga memiliki standar pengawasan yang sama dan tidak terjadi perbedaan dalam implementasi di lapangan.

Selain itu, kami mendorong pengembangan Single Identity atau identitas digital ternak yang terintegrasi agar seluruh instansi dapat memantau perpindahan hewan ternak secara real time. Dengan sistem tersebut, pengawasan akan semakin efektif, transparan, dan mampu menutup berbagai potensi penyimpangan.

"KSOP Kelas IV Waingapu berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari penguatan kolaborasi ini demi menjaga keberlanjutan sektor peternakan dan mendukung kelancaran distribusi logistik nasional," ucapnya. Melalui Monitoring dan Evaluasi Satgas Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Tahun 2026 ini, seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi, menyelaraskan regulasi, meningkatkan pengawasan berbasis teknologi dan data, serta membangun sistem pengendalian pengiriman hewan ternak yang modern, efektif, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diharapkan mampu menjaga potensi peternakan Kabupaten Sumba Timur, melindungi ternak produktif, memberikan kepastian hukum dalam pengiriman ternak antarpulau, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Humas KSOP Waingapu/YB)