RRI.CO.ID, Kupang - Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Menurut Kakanwil DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan, merujuk data aplikasi SIKP, akses pembiayaan kredit program bagi pelaku usaha di NTT terus mengalami penguatan.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan pada 2026 didominasi oleh Bank Rakyat Indonesia dengan nilai mencapai Rp153,34 miliar untuk 4.503 debitur. Bank Mandiri menyusul penyaluran dengan nilai Rp5,54 miliar untuk 74 debitur, dan Bank Negara Indonesia sebesar Rp3,43 miliar untuk 13 debitur.

Sementara itu, lembaga keuangan mikro seperti KSP Kopdit Obor Mas juga berperan dengan penyaluran sebesar Rp474,5 juta untuk 25 debitur. Pada tahun ini, skema KUR mikro masih mendominasi penyaluran dengan nilai sebesar Rp153,87 miliar untuk 4.586 debitur disusul KUR Kecil sebesar Rp9,58 miliar untuk 31 debitur dan terkecil KUR Supermi sebesar Rp0,15 miliar untuk 15 debitur.

Di sisi lain, menurut Adi Setiawan, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan juga menunjukkan tren yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, realisasi pembiayaan mencapai Rp2,37 miliar untuk 394 debitur, dan di awal 2026 mencapai Rp2,19 miliar untuk 371 debitur.

Skema kelompok mendominasi penyaluran pembiayaan UMi disektor ini yakni sebesar 99,1% ditahun 2025 dan 100% di awal tahun 2026. Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, termasuk para petani dan pekebun.

Tantangan Penyaluran per Wilayah

Kakanwil DJPb Provinsi NTT, Adi Setiawan juga menyampaikan bahwa pertumbuhan positif akses pembiayaan kredit program disektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan belum sepenuhnya mampu mendorong lonjakan produktivitas dan nilai tambah di sektor ini. Hilirisasi sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini masih berada pada tahap awal dan cenderung belum berkembang optimal.

Struktur ekonomi ini didominasi oleh aktivitas hulu, di mana sebagian besar komoditas unggulan seperti jagung, kopi, kakao, kelor, dan mete dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan lanjutan. Akibatnya, nilai tambah ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati di dalam daerah justru lebih banyak mengalir ke luar wilayah.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian NTT juga masih relatif kecil, mencerminkan terbatasnya kapasitas hilirisasi. Data menunjukkan, hanya beberapa daerah yang mampu menyerap KUR secara optimal.

Penyaluran tertinggi KUR di sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan diraih Kab. Flores Timur sebesar Rp19,29 miliar untuk 549 debitur, disusul Kabupaten Ngada sebesar Rp16,58 miliar untul 59 debitur. Wilayah lain seperti Kabupatena Sabu Raijua, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Sumba Barat masih sangat kecil menerima akses pembiayaan KUR.

Sedangkan pembiayaan UMi disektor ini didominasi oleh Kabupaten Manggarai Timur dengan penyaluran sebesar Rp470 juta untuk 71 debitur dan disusul Kabupaten Alor sebesar Rp345 juta untuk 65 debitur. Wilayah lain yang jauh tertinggal antara lain Kabupaten Malaka dan Kabupaten Nagekeo yang masih mencatat penyaluran UMi dengan nilai sangat kecil.

Intervensi Kebijakan Pemerintah

Menurut Kakanwil DJPb Provinsi NTT bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mulai mendorong hilirisasi sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi. Secara nasional, kebijakan diarahkan pada penguatan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan serta pengurangan ekspor bahan mentah.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran signifikan untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian, termasuk melalui penyediaan sarana produksi, bantuan alat dan mesin pertanian, serta dukungan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi NTT mendorong pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk pengembangan program berbasis produk unggulan daerah seperti One Village One Product (OVOP), serta penguatan ekosistem agribisnis lokal.

Pengembangan Agro-tourism dan Eco-Tourism

Sinergi antara sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan sektor pariwisata di NTT memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pendekatan agro-tourism dan eco-tourism berbasis lokal. Dalam konteks hilirisasi, integrasi ini tidak hanya memperpanjang rantai nilai, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi petani dan masyarakat desa.

Secara konseptual, hal ini dilakukan dengan pengembangan destinasi wisata berbasis produksi pertanian. Misalnya, kawasan perkebunan kopi, kakao, atau kelor tidak hanya berfungsi sebagai lokasi produksi, tetapi juga sebagai destinasi wisata edukatif.

Wisatawan dapat melihat langsung proses budidaya, panen, hingga pengolahan hasil, bahkan terlibat dalam aktivitas tersebut. Dengan demikian, produk pertanian tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah atau olahan, tetapi juga sebagai pengalaman (experience economy) yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. (rls/at)