KBRN, Tanjung Selor : Rencana pembangunan pusat latihan tempur (Puslatpur) TNI Angkatan Darat di Kaltara terus bergulir.
Puslatpur ini digadang-gadang akan menjadi lokasi strategis untuk latihan militer berskala nasional maupun gabungan, mencakup matra darat, laut, dan udara.
Komandan Korem (Danrem) 092/Maharajalila, Brigjen TNI Muhammad Sjahroni, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pembangunan fisik belum dimulai.
Menurutnya, rencana tersebut masih dalam proses kajian dan akan kembali ditinjau sebelum ada realisasi.
“Progresnya tentu akan menjadi lahan buat latihan militer ataupun nanti akan ada pembangunan untuk lokasi instansi di situ. Namun untuk sekarang, belum ada pembangunan, nanti akan ditinjau kembali,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (29/9/2025).
Baca Juga : Soal Latihan Bersama 4 Negara di Kaltara, Danrem: Tunggu Mabes AD
Rencana Puslatpur di Kaltara ini memang mencakup lahan yang sangat luas, yakni sekitar 253 ribu hektare yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Nunukan, Tana Tidung, dan Malinau.
Jika terwujud, Puslatpur tersebut akan menjadi yang terbesar di Indonesia.
Sebagai perbandingan, Puslatpur milik TNI AD yang saat ini ada di Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, luasnya tidak sampai 100 ribu hektare.
Dengan demikian, Puslatpur di Kaltara bisa menjadi tiga kali lipat lebih luas.
Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia memang dianggap sangat strategis untuk mendukung pelatihan militer, baik skala nasional maupun kerja sama antarnegara.
Namun, Sjahroni menegaskan bahwa proses realisasi pembangunan Puslatpur ini membutuhkan waktu yang panjang.
“Pembangunan Puslatpur bukan hanya keputusan dari Mabes TNI AD, tapi juga melibatkan kementerian terkait. Jadi tahapannya tidak sederhana, karena harus melewati berbagai kajian lintas sektor,” jelasnya.
Selain untuk meningkatkan kemampuan tempur prajurit, Puslatpur ini juga diyakini dapat memberikan dampak positif bagi wilayah sekitar, termasuk perputaran ekonomi lokal.
Namun, Danrem kembali menekankan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
"Kita tunggu informasinya saja," tutupnya. (Ramlan)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....