Terindikasi Judol, Ribuan Bansos KPM di Banyuwangi Ditangguhkan

RRI.CO.ID, Jember. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial bagi 6.365 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Langkah ini diambil setelah data penerima bantuan teridentifikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online melalui hasil pemadanan data Kementerian Sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi, Agus Rahmanto, menjelaskan bahwa data tersebut masih bersifat daftar indikasi awal (prelist). Oleh karena itu, pemerintah memberikan ruang klarifikasi bagi warga yang merasa tidak terlibat atau menjadi korban penyalahgunaan identitas.

"Status terindikasi ini belum tentu terbukti secara langsung, sehingga kami perlu melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Hingga saat ini sudah ada 473 KPM yang mengajukan proses klarifikasi," ujar Kabid Linjamsos Dinsos PPKB Banyuwangi, Agus Rahmanto, dalam dialog interaktif Jember Menyapa di Pro 1 RRI Jember, Jumat (18/9/2026).

Ia menambahkan, penerima manfaat yang terindikasi diberi dua opsi penyanggahan melalui aplikasi SIKS-NG, yaitu surat klarifikasi tidak pernah bermain atau surat pernyataan berhenti judi online yang disertai penutupan akun rekening/e-wallet. Proses verifikasi data ini ditargetkan selesai pada bulan September 2026.

Sementara itu, Koordinator Tim Koordinasi Kabupaten (KTIM KAP) PKH Banyuwangi, Dedi Utomo, menyatakan pihaknya menerjunkan petugas pendamping secara door-to-door untuk membantu KPM, khususnya lansia yang tidak memahami penggunaan teknologi. Pendampingan dilakukan untuk memastikan bansos tetap dapat disalurkan tepat sasaran bagi warga yang benar-benar berhak.

"Kami sebagai frontliner bersama operator desa mendatangi langsung KPM untuk mentracing dan mendampingi proses sanggah. Harapannya, status bansos warga yang memang tidak bersalah bisa kembali aktif," kata Koordinator KTIM KAP PKH Banyuwangi, Dedi Utomo, Jumat (18/9/2026).