Peran Masyarakat dan Dukungan Pendanaan Jadi Kunci Keberlanjutan BKTA

RRI.CO.ID, Jember – Pembangunan bangunan konservasi tanah dan air (BKTA) membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Selain keterlibatan masyarakat, keterbatasan pendanaan masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan sarana pengendalian erosi dan sedimentasi.

Penyuluh Kehutanan Ahli Muda Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Jember, Mathapi, S.P., menyebut pendanaan sebagai salah satu kendala terbesar dalam pembangunan BKTA, terutama apabila pembangunan sepenuhnya mengandalkan partisipasi masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah maupun pihak ketiga yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dinilai diperlukan untuk memperluas pembangunan bangunan konservasi.

“Kalau masalah kendala terbesar dari pembuatan BKTA ini terutama ya itu tadi, permodalan,” ujar Mathapi dalam program Indonesia Cerdas Pro 1 Jember, Rabu, 15 April 2026.

Menurutnya, salah satu solusi yang dilakukan adalah mengajukan proposal kepada pemerintah maupun pihak-pihak lain yang berpotensi memberikan dukungan. Pembangunan BKTA dinilai penting karena berkaitan dengan pengendalian erosi, sedimentasi, banjir, dan keberlanjutan sumber daya air.

Deska Ari Kurniyanti, S.Hut. selaku Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama CDK Wilayah Jember, dalam kesempatan yang sama mengatakan pendanaan BKTA saat ini masih didominasi pemerintah, terutama pemerintah pusat. Ia menyebut sekitar 80 hingga 90 persen pendanaan masih berasal dari pemerintah pusat melalui kementerian, sementara keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan BKTA masih relatif terbatas.

Meski demikian, dukungan dari pihak luar juga pernah diterima dalam bentuk program lingkungan. Salah satunya adalah pendanaan REDD+ dari Norwegia yang disalurkan melalui pemerintah pusat dan kemudian diprogramkan di daerah. Dalam pelaksanaannya, CDK berperan sebagai pendamping, sementara pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh lembaga yang mendapat mandat dan kelompok masyarakat.

Selain dukungan pendanaan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan BKTA. Deska menegaskan bahwa masyarakat seharusnya terlibat sejak pembangunan hingga pemeliharaan bangunan.

“Sangat besar. Sangat besar, mulai dari pembangunan sampai nanti selesai pemeliharaan, itu mereka semuanya yang mengendalikan,” kata Deska.

Keterlibatan masyarakat juga berkaitan dengan rasa memiliki terhadap bangunan konservasi. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, kesadaran untuk menjaga dan merawat bangunan dinilai akan semakin kuat karena mereka memahami bahwa fasilitas tersebut ditujukan untuk kepentingan lingkungan di wilayah mereka.

Mathapi menambahkan, keterlibatan masyarakat bahkan diperlukan sejak tahap perencanaan. Pasalnya, sebagian lokasi pembangunan berada di atas lahan masyarakat. Karena itu, persetujuan dan partisipasi pemilik lahan menjadi hal penting agar pembangunan tidak menimbulkan konflik.

“Jadi peran masyarakat penting mulai dari perencanaan, pembuatan, dan sampai keberlanjutan tanaman... , bangunan itu sendiri,” jelas Mathapi.

Pemeliharaan juga menjadi tantangan tersendiri. Pada bangunan seperti dam penahan, sedimentasi yang terbawa dari bagian atas akan mengendap di sekitar bangunan. Jika sedimentasi telah memenuhi bangunan, fungsi bangunan dapat berkurang sehingga diperlukan pengerukan atau pembersihan.

Kondisi geografis di sejumlah lokasi membuat proses pemeliharaan tidak selalu mudah. Dengan kemiringan lahan yang cukup tinggi, penggunaan alat berat dapat mengalami keterbatasan sehingga masyarakat perlu melakukan pekerjaan secara manual dan bergotong royong.

Untuk mengatasi keterbatasan pendanaan, Mathapi juga menyebut pemanfaatan kearifan lokal sebagai salah satu alternatif, terutama pada pembangunan gully plug. Salah satu material yang dapat dimanfaatkan adalah bambu yang tersedia di lingkungan masyarakat.

“Kalau permodalan bisa memanfaatkan kearifan lokal. Contohnya memanfaatkan tanaman bambu,” ungkap Mathapi.

Namun, pemanfaatan material lokal tetap membutuhkan pengetahuan teknis. Karena itu, penyuluh kehutanan memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aspek teknis maupun nonteknis pembangunan konservasi.

Partisipasi tersebut telah terlihat di sejumlah wilayah. Deska mencontohkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Cempaka Jaya 3 di wilayah binaannya di Sumberbaru, kawasan barat Jember yang berbatasan dengan Lumajang dan Probolinggo. Kelompok tersebut sebelumnya telah mendapatkan bangunan konservasi yang hingga saat dialog berlangsung masih berfungsi dengan baik, meskipun kapasitasnya telah penuh dan kelompok telah kembali mengajukan pembangunan.

Sementara di wilayah Bondowoso, Mathapi menyampaikan adanya kegiatan rehabilitasi vegetatif seluas 15 hektare melalui dukungan REDD+ di Kabuaran, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui lembaga yang mendapat mandat dan melibatkan KTH Sayyida Saffah Sejahtera.

Sebelumnya, pada 2024, dukungan dari YAGASU, Yayasan Gajah Sumatra, juga diberikan dalam bentuk kegiatan vegetatif sekitar dua hektare dengan tanaman buah seperti petai dan alpukat.

Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa konservasi tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan fisik. Dukungan pendanaan, pengetahuan teknis, keterlibatan masyarakat, serta pemeliharaan berkelanjutan menjadi rangkaian yang saling berkaitan.