RRI.CO.ID, Banyuwangi - DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) mendesak pemerintah pusat segera mempercepat pembangunan infrastruktur di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Dakam siaran pers yang diterima Jumat, 26 Juni 2026, GAPASDAP meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas yang rusak, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas pelabuhan.

Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo menyatakan akar persoalan kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk bukan terletak pada kurangnya jumlah kapal, melainkan keterbatasan kapasitas infrastruktur pelabuhan.

Saat ini terdapat sekitar 56 kapal yang siap melayani penyeberangan. Namun, keterbatasan jumlah dan kapasitas dermaga menyebabkan banyak kapal harus menunggu giliran sandar sehingga produktivitas armada menurun dan antrean kendaraan semakin panjang.

"Menambah kapal tanpa menambah kapasitas dermaga ibarat menambah jumlah pesawat tanpa menambah landasan pacu," Ungkap Khoiri dalam siaran pers yang diterima RRI.CO.ID, Sabtu 27 Juni 2026.

GAPASDAP mengungkapkan kondisi tersebut telah berdampak terhadap masyarakat dan dunia usaha. Antrean kendaraan menyebabkan distribusi logistik terhambat, biaya operasional angkutan meningkat, serta memicu kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang.

Selain pembangunan dermaga, GAPASDAP menilai Pelabuhan Ketapang masih membutuhkan breakwater dan perluasan kolam pelabuhan agar proses sandar kapal tidak terganggu kondisi cuaca.

Di sisi lain, GAPASDAP mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung pembangunan sejumlah fasilitas pelabuhan. Namun, Dermaga Bulusan saat ini belum dapat difungsikan secara optimal karena kerusakan pada dua dolphin sandar.

GAPASDAP juga mengingatkan pembangunan jalan tol menuju Ketapang berpotensi meningkatkan volume kendaraan menuju pelabuhan. Tanpa peningkatan kapasitas pelabuhan, kemacetan diperkirakan akan semakin parah, terutama saat arus mudik maupun libur panjang.

GAPASDAP meminta Kementerian Perhubungan, DPR RI, hingga Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan infrastruktur Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Karena lintasan Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali sekaligus menjadi pintu distribusi logistik menuju Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kelancaran lintasan tersebut dinilai berpengaruh terhadap rantai pasok, stabilitas harga barang, dan pertumbuhan ekonomi nasional.