RRI.CO.ID, Jember - Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Jember menilai perlu adanya langkah tegas dalam menangani dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa TK di Kaliwates, Jember.

Ketua Satgas MBG Jember, Achmad Imam Fauzi, mengatakan penanganan kasus tersebut perlu memberikan efek kejut agar kejadian serupa tidak terulang di dapur penyedia makanan lainnya.

“Memang harus ada efek kejut. Hasil diskusi ternyata tidak ada di Jember yang di-suspend permanen dengan dalih kuota sekian,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Ia menegaskan, target jumlah dapur MBG tidak boleh mengesampingkan keselamatan penerima manfaat program. “Keselamatan itu harus diutamakan, bukan target berapa SPPG,” katanya.

Fauzi menyebut fakta adanya korban menunjukkan terdapat persoalan dalam proses pelaksanaan program, baik dari sisi teknis maupun standar operasional prosedur (SOP).

“Faktanya ada korban. Berarti ada sesuatu di hulunya, terkait teknis maupun SOP yang dilakukan,” ujarnya.

Menurutnya, Satgas MBG akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait kemungkinan pemberian sanksi suspend terhadap dapur penyedia makanan yang bermasalah.

Ia menegaskan, rekomendasi tersebut tidak harus menunggu hasil riset laboratorium karena fakta adanya korban sudah menjadi dasar evaluasi awal.

“Namanya rekomendasi, yang memutus adalah pemilik kewenangan. Tetapi faktanya sudah ada korban,” katanya.

Fauzi juga menyoroti munculnya kasus tersebut di tengah rencana Jember sebagai pilot project nasional program MBG.

“Ketika kepala BGN ke sini, Jember akan dijadikan pilot project nasional. Nah paradoksnya ada peristiwa dan tidak boleh terjadi lagi peristiwa semacam ini,” ujarnya.

Menurut Fauzi, dalam penanganan kasus seperti ini perlu ada pihak yang didisiplinkan agar persoalan serupa tidak menular ke dapur MBG lainnya.

Ia juga mengungkapkan, persoalan di dapur MBG tersebut sebelumnya sempat muncul dalam laporan masyarakat melalui kanal pengaduan Wadul Gus’e milik Pemkab Jember.

Meski seluruh korban kini dilaporkan sudah diperbolehkan pulang, Fauzi menegaskan evaluasi sistem tetap harus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.