RRI.CO.ID, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat pelayanan dasar masyarakat melalui sinergi antara Tim Penggerak PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD hingga tingkat desa dan kelurahan.

Penguatan itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) TP PKK, Tim Posyandu, dan Bunda PAUD yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti para penggerak perempuan dari berbagai wilayah di Kabupaten Jember sebagai upaya menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi pelayanan dasar masyarakat.

Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita mengatakan transformasi Posyandu menuju pelayanan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus dimaknai sebagai upaya memperluas manfaat layanan bagi masyarakat.

Menurutnya, implementasi Posyandu 6 SPM mencakup layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, hingga ketenteraman dan ketertiban umum.

“Transformasi Posyandu tidak boleh dipandang sebagai beban baru, tetapi sebagai afirmasi positif agar Posyandu semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ghyta menegaskan keberhasilan program tidak cukup hanya dirancang di balik meja, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan.

Karena itu, kader PKK, Posyandu dan Bunda PAUD diminta aktif turun langsung melihat kondisi masyarakat dan memahami persoalan di wilayah masing-masing.

Ia menilai keberadaan TP PKK, Posyandu dan Bunda PAUD menjadi fondasi penting dalam membangun generasi Jember yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

Menurutnya, TP PKK berperan sebagai penggerak keluarga, Posyandu menjaga kesehatan masyarakat sejak dini. Sementara Bunda PAUD memastikan anak-anak memperoleh pendidikan terbaik pada masa usia emas.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember juga terus mendorong program satu tahun wajib belajar prasekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.

Melalui implementasi Posyandu 6 SPM, kader juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.

Mulai dari pendataan kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah, identifikasi rumah tidak layak huni, hingga persoalan sosial lain di lingkungan masyarakat.

Ia berharap, rapat koordinasi dan bimtek tersebut mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen penggerak masyarakat desa dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi warga.