RRI.CO.ID, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong penguatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Salah satunya melalui sinergi dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang dinilai memiliki basis sosial kuat hingga tingkat akar rumput.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, kolaborasi menjadi kunci menjaga keberlanjutan program di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Organisasi seperti LDII dinilai mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat.

“Dengan keterbatasan anggaran, kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus kolaborasi atau tandang bareng agar program tetap berjalan dan berdampak,” ujar Ipuk, Rabu, 22 April 2026.

Menurut Ipuk, selama ini LDII telah berperan dalam berbagai program sosial dan pembangunan berbasis masyarakat. Peran tersebut dinilai penting untuk mempercepat distribusi manfaat pembangunan secara lebih merata.

Ia menambahkan, penguatan peran organisasi keagamaan juga relevan dalam menghadapi tantangan sosial, termasuk pembinaan generasi muda dan penguatan karakter.

“Dakwah hari ini tidak cukup normatif. Harus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, H. Moch Amrodji Konawi, menyebut organisasi yang dipimpinnya tengah fokus pada penguatan sumber daya manusia yang profesional dan religius sebagai fondasi pembangunan.

“Ke depan, kami fokus pada peningkatan kualitas SDM yang mampu menjawab kebutuhan zaman, sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai keagamaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, LDII siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan generasi muda.

Di Banyuwangi sendiri, organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan dinilai memiliki posisi strategis karena kedekatannya dengan masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif, pemerintah berharap program pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kekuatan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat.