RRI.CO.ID, Banyuwangi – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menggelar “Rembug Perempuan” untuk menyerap aspirasi dalam rangka peringatan Hari Kartini, Selasa, 21 April 2026, di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi. Forum ini menjadi bagian dari upaya merancang kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif pada tahun mendatang.

Kegiatan diikuti puluhan perempuan dari berbagai latar belakang, mulai organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tenaga kesehatan, pelaku usaha, hingga komunitas literasi dan pendamping sosial.

Peserta di antaranya berasal dari PKK kabupaten dan kecamatan, Aisyiyah, Muslimat NU, Perkumpulan Perempuan Katolik, Hindu, dan Buddha, serta Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Hadir pula perwakilan kepala desa dan sekretaris desa perempuan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), pegiat literasi, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), kader posyandu, Migrant Care, hingga pelaku UMKM perempuan.

Ipuk menegaskan peran perempuan sangat penting dalam pembangunan daerah, tidak hanya di lingkup keluarga tetapi juga dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga kepemimpinan.

“Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Kami terus mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak, sejalan dengan pemikiran Kartini,” ujar Ipuk.

Ia menambahkan, forum ini menjadi ruang untuk mendengar langsung suara perempuan sekaligus merumuskan langkah strategis pembangunan daerah.

“Melalui rembuk ini, kami berharap lahir gagasan dan solusi agar perempuan Banyuwangi semakin berdaya, mandiri, sehat, cerdas, dan sejahtera,” tegasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, menjelaskan forum dibagi dalam empat kelompok pembahasan, yakni literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan, serta bisnis dan ekonomi kreatif.

“Sebelumnya peserta telah melakukan kunjungan ke OPD untuk mengumpulkan data. Selanjutnya mereka berdiskusi dan merumuskan rekomendasi dengan pendampingan fasilitator,” ujar Suyanto.

Sejumlah aspirasi mengemuka dalam forum tersebut. Perwakilan KUPI, Zulfi Zumala, mengusulkan penguatan literasi digital, termasuk pelatihan bagi anak dan orang tua, penyediaan layanan pengaduan kekerasan digital, serta peningkatan kapasitas penggunaan media sosial untuk produktivitas.

“Kami juga mengusulkan pelatihan literasi keuangan dan keamanan digital bagi perempuan,” ujar Zulfi.

Selain itu, muncul pula usulan penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga melalui program “Kanggo Riko”, layanan kesehatan mental, hotline kesehatan, serta pelatihan ekonomi kreatif.

Forum ini diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan di Banyuwangi.