RRI.CO.ID, Bondowoso - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso hingga Triwulan I Tahun 2026 mencapai 15,82 persen atau sebesar Rp52,67 miliar dari target Rp333,02 miliar. Capaian tersebut masih berada di bawah benchmark Triwulan I sebesar 20 persen, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan kinerja secara kolaboratif lintas perangkat daerah.

Kepala Bapenda Kabupaten Bondowoso, Slamet Yantoko, menyampaikan bahwa kinerja PAD saat ini masih menghadapi dua tantangan utama, yakni potensi yang belum tergali optimal dan eksekusi yang belum maksimal.

" Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain PBB-P2, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) pada sektor strategis, serta retribusi perizinan tertentu, " tuturnya.

Untuk itu, strategi percepatan difokuskan pada optimalisasi pemungutan berbasis data, percepatan digitalisasi (ETPD), serta penguatan pengawasan dan penagihan. Ia juga menegaskan bahwa pencapaian PAD merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah penghasil.

Dengan penguatan strategi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimistis kinerja PAD akan terus meningkat seiring berjalannya tahun anggaran 2026. Percepatan yang dilakukan sejak awal tahun diharapkan mampu menjaga tren positif sekaligus memastikan target PAD tercapai secara optimal sebagai fondasi kemandirian fiskal daerah.

Saat rapat koordinasi evaluasi kinerja PAD yang digelar di Sabha Bina Praja I, Kamis (2/4/2026) lalu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menekankan pentingnya transformasi dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui dua pendekatan utama, yakni optimalisasi potensi PAD dan inovasi berbasis keterbatasan.

Menurutnya, potensi PAD di Bondowoso masih belum tergali secara optimal, sehingga diperlukan penguatan pemetaan berbasis data serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, digitalisasi menjadi kunci dalam mempercepat kinerja PAD, baik melalui sistem pemungutan yang lebih transparan, efisien, maupun terintegrasi secara real-time. Seluruh perangkat daerah penghasil didorong untuk menghadirkan inovasi, khususnya dalam layanan berbasis digital.

“Keterbatasan bukan menjadi hambatan, tetapi harus melahirkan inovasi. Digitalisasi adalah kunci percepatan peningkatan PAD,” tegasnya.

Sekda juga memberikan tantangan kepada perangkat daerah penghasil untuk berlomba-lomba menghadirkan terobosan, dengan dukungan sinergi bersama Bank Jatim yang akan dievaluasi secara berkala setiap triwulan dalam kerangka penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).