RRI.CO.ID, Jember - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan gizi anak melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ini menyusul sorotan publik di media sosial terkait menu MBG, yang dinilai tidak sesuai standar gizi. Satgas MBG Jember melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Salah satunya di dapur SPPG Sriwijaya, Kecamatan Sumbersari, Jumat (30/1/2026). Pemeriksaan dipimpin langsung Penjabat Sekretaris Daerah Jember, Akhmad Helmi Luqman.

Selain itu, juga Asisten II dan unsur Muspika setempat. Tim menelusuri seluruh tahapan operasional dapur, mulai dari penyimpanan bahan pangan, proses pengolahan, hingga sanitasi peralatan makan.

Helmi menjelaskan, sidak tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Jember, Muhammad Fawait, selaku Pembina Satgas MBG, sekaligus respons terhadap keresahan masyarakat.

“Terkait beredarnya unggahan menu MBG di sejumlah sekolah. Kami diminta memastikan langsung ke lapangan apakah informasi yang beredar di media sosial itu benar,” ujar Helmi.

Dari hasil pemeriksaan, kata dia, Satgas MBG menemukan adanya ketidaksesuaian distribusi menu, khususnya di jenjang taman kanak-kanak (TK).

Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh lemahnya koordinasi internal antara kepala dapur, ahli gizi, dan relawan pendistribusian makanan. Akibatnya, porsi menu yang diterima siswa tidak sesuai dengan perencanaan.

“Menu yang seharusnya tiga tusuk sate, dalam praktiknya hanya satu yang sampai ke anak-anak. Ini murni miskomunikasi internal,” kata Helmi.

Ia menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian tersebut dan pemerintah daerah telah memberikan pembinaan kepada pengelola SPPG.

Pemkab Jember juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Selain evaluasi, pengawasan terhadap seluruh SPPG di Jember akan diperketat.

Ke depan, Satgas Kabupaten dan Satgas Kecamatan yang melibatkan camat, TNI-Polri, serta kepala puskesmas akan melakukan pengawasan rutin.

“Setiap hari menu MBG wajib diposting sebagai bentuk transparansi dan pengendalian kualitas,” tambah Helmi.

Meski dilakukan evaluasi, Pemkab Jember memastikan distribusi MBG tetap berjalan. Menu yang sebelumnya tidak terpenuhi akan diganti pada distribusi selanjutnya.

“Program MBG bukan sekadar pembagian makanan, tetapi ikhtiar bersama untuk memastikan kebutuhan kalori dan nutrisi anak-anak terpenuhi,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Sriwijaya, Putri Maulidiyha, menjelaskan bahwa pada hari menu yang menjadi sorotan, komponen buah memang tidak disertakan.

Hal itu karena diganti dengan susu segar sebagai alternatif sumber gizi. Namun, susu tersebut tidak diterima oleh sekolah yang bersangkutan dan dikembalikan ke dapur.

“Menu kami tetap mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku,” ujarnya.

Putri juga menegaskan bahwa anggaran MBG yang digunakan masih mengacu pada juknis pusat, yakni Rp8.000 untuk ompreng kecil dan Rp10.000 untuk ompreng besar.

Informasi terkait anggaran Rp15.000 belum diterapkan di Jember. Hal senada disampaikan Ahli Gizi SPPG Sriwijaya, Monica Budianti, yang mengakui adanya miskomunikasi internal dapur.

Sehingga jumlah menu yang didistribusikan tidak sesuai rencana. Ia memastikan bahan makanan yang tidak terdistribusi tidak hilang dan telah direncanakan untuk penyaluran berikutnya.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Jember menegaskan bahwa kritik masyarakat menjadi bagian penting dalam perbaikan layanan publik.

Ini sekaligus memastikan program MBG berjalan sesuai standar gizi dan tepat sasaran bagi ribuan siswa penerima manfaat di Kabupaten Jember.