RRI.CO.ID, Jember - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya keamanan anak menjadi bagian dari desain layanan digital sejak awal. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Senior Director Government and Public Affairs Asia Pacific The LEGO Group Lizum Mishra di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Meutya membahas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Pembahasan juga mencakup pengelolaan fitur layanan digital yang berpotensi menghadirkan risiko bagi anak.
Meutya mengatakan akses anak terhadap layanan digital perlu dirancang dengan mempertimbangkan persetujuan orang tua. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar orang tua memiliki peran sejak awal dalam mengatur interaksi anak di ruang digital.
Selain persetujuan orang tua, Meutya menilai edukasi mengenai keamanan digital juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi tersebut dapat diberikan melalui pengalaman orang tua saat mendampingi anak menggunakan layanan digital, sehingga mereka memahami cara mengelola berbagai bentuk interaksi yang tersedia.
Dalam kesempatan itu, Meutya menyampaikan dukungannya terhadap kehadiran LEGO di Indonesia dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan PP TUNAS. Pemerintah juga terus mendorong penyelenggara layanan digital untuk menerapkan langkah pelindungan anak sebagai bagian dari desain dan tata kelola layanan sejak awal.
Dikutip dari website resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah menekankan bahwa perlindungan anak di ruang digital perlu dilakukan melalui keterlibatan orang tua dan penerapan prinsip keamanan sejak tahap awal penggunaan layanan. Komdigi juga menyatakan dukungannya terhadap kehadiran LEGO di Indonesia sepanjang tetap mematuhi ketentuan PP TUNAS.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....