Ketika Akademisi dan Pemerintah Bertemu, Tata Kelola Lumajang Didorong Makin Kuat

RRI.CO.ID, Lumajang - Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga memiliki pijakan hukum yang kuat. Karena itu, rencana kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan kalangan akademisi hukum membuka peluang untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya dapat dirasakan masyarakat melalui layanan publik yang semakin tertib.

Hal tersebut mengemuka saat Bupati Lumajang Indah Amperawati menerima audiensi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Provinsi Jawa Timur di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (10/9/2026).

Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, menyampaikan rencana pelaksanaan Seminar Nasional pada 13 November 2026 di Kabupaten Lumajang. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bertukar gagasan mengenai berbagai persoalan hukum tata negara dan administrasi negara yang berkembang di masyarakat.

“Di tahun 2026 ini kami berencana mengadakan Seminar Nasional di Kabupaten Lumajang yang rencananya akan dilaksanakan pada 13 November 2026,” ujarnya.

Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jatim telah berdiri selama 45 tahun dan secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan keilmuan, termasuk seminar dan forum akademik. Kehadiran mereka di Lumajang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memperluas jejaring sekaligus mendapatkan perspektif akademis mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Tak hanya melalui forum seminar, Himawan juga menyampaikan kesiapan asosiasinya untuk mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan tenaga ahli. Kolaborasi tersebut dapat menjadi ruang bagi pemerintah untuk memperoleh masukan keilmuan dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum tata negara maupun administrasi pemerintahan.

“Kami juga siap bersinergi dengan menjadi tenaga ahli yang bertujuan selalu menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga negara,” katanya.

Bagi masyarakat, penguatan kerja sama tersebut memiliki manfaat yang lebih luas. Masukan akademisi dan tenaga ahli diharapkan dapat membantu memperkaya perspektif pemerintah dalam menjalankan kewenangan, menyusun kebijakan, serta memperkuat aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan pijakan hukum dan tata kelola yang semakin kuat, pelayanan kepada masyarakat juga diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam audiensi tersebut, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jatim turut memohon dukungan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menunjang pelaksanaan Seminar Nasional yang direncanakan berlangsung pada November mendatang.

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membuka kolaborasi yang lebih berkelanjutan antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi.

Bukan hanya untuk kepentingan pengembangan keilmuan, tetapi juga membuka peluang agar pengetahuan dan pengalaman akademik dapat ikut memperkuat tata kelola pemerintahan yang manfaatnya bermuara kepada masyarakat. (MC Diskominfo Kab. Lumajang/Aj/An-m)