RRI.CO.ID, Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penerapan efisiensi belanja di seluruh perangkat daerah. Hingga 24 Juli 2026, langkah tersebut menghasilkan penghematan sekitar Rp1,5 miliar sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lumajang, Sunyoto, mengatakan efisiensi belanja operasional hingga 24 Juli 2026 mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

"Jadi, di bulan Juli sampai tanggal 24 kemarin kita bisa hemat sampai Rp1.512,95 juta atau Rp1,5 miliar," ujarnya di Lumajang, Senin (27/7/2026).

Menurut Sunyoto, efisiensi dilakukan melalui optimalisasi penggunaan listrik dan air, pengendalian penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas, penyesuaian perjalanan dinas sesuai kebutuhan, serta pengaturan belanja lembur aparatur secara lebih terukur.

Langkah tersebut diterapkan untuk memastikan setiap perangkat daerah menggunakan anggaran secara lebih efektif dan sesuai skala prioritas. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pemanfaatan anggaran yang optimal.

Data BPKAD menunjukkan realisasi belanja operasional pada sejumlah komponen hingga 24 Juli 2026 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebagai hasil penerapan langkah efisiensi. Pengendalian dilakukan pada penggunaan listrik dan air, BBM kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta belanja lembur aparatur dengan tetap memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Sunyoto menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar mengurangi pengeluaran, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran dimanfaatkan secara tepat sasaran dan memberikan nilai manfaat yang optimal. Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong terus membangun budaya kerja yang efektif, produktif, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

Penerapan efisiensi belanja menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan

Melalui pengelolaan anggaran yang semakin cermat, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program pembangunan sesuai prioritas serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. (MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)