RRI.CO.ID,Jember- Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam menekan angka stunting di tahun 2026 masih menghadapi tantangan besar.

Di wilayah pelosok, sejumlah masyarakat mengeluhkan belum meratanya realisasi program kesehatan dan pemenuhan gizi penunjang balita, yang dipicu oleh kendala geografis dan lambatnya distribusi bantuan.

Kondisi ini salah satunya dirasakan oleh Susiana (30), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Di Dusun Sumbercandik, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.

Saat ditemui awak media dikediamannya, Susiana mengkhawatirkan kondisi tumbuh kembang anak keduanya yang saat ini berusia 27 bulan namun memiliki postur tubuh yang cenderung kecil dibanding anak seusianya.

Susiana menceritakan bahwa anak balitanya mengalami kesulitan makan yang cukup signifikan. Pola konsumsi yang tidak teratur dan kurangnya variasi nutrisi menjadi kecemasan tersendiri di tengah maraknya edukasi mengenai risiko stunting.

"Kalau untuk makan dua kali sehari, tapi memang anaknya enggan mengonsumsi sayur-sayuran, selain itu ASI yang keluar sedikit, konsumsi susu dibantu dengan susu formula komersial, namun tidak berkala karena keterbatasan biaya," keluhnya saat ditemui pada Senin 13 Juli 2026.

Kondisi ekonomi keluarga turut memperberat keadaan. Suami Susiana bekerja sebagai buruh angkut kayu tradisional yang hanya mengandalkan sepeda untuk mengangkut muatan dari hutan atau kebun.

Penghasilan yang tidak menentu membuat pemenuhan makanan bergizi tinggi secara mandiri menjadi hal yang sulit dijangkau.

Meskipun Pemkab Jember gencar mengampanyekan program penurunan stunting, realisasinya dinilai belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara cepat. Akses jalan yang rusak dan lokasi yang terisolasi disinyalir menjadi penyebab utama lambatnya penanganan medis dan intervensi gizi.

Susiana mengungkapkan, pihak Puskesmas setempat baru satu kali mendatangi kediamannya untuk memberikan edukasi dan pemeriksaan semenjak anaknya lahir.

"Petugas baru kali ini datang ke rumah. Mereka memberikan saran dan edukasi agar anak diberi makanan yang lebih bergizi," ujar Susiana.

Selain itu, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari pemerintah daerah juga dinilai terlambat masuk ke wilayahnya.

Susiana mengaku baru menerima paket PMT sekitar empat hari yang lalu. Selama ini, bantuan krusial seperti pasokan susu khusus balita atau telur gratis belum pernah ia terima sama sekali dari program pemerintah.

"Saya berharap Pemkab Jember tidak hanya fokus pada pemetaan data di tingkat perkotaan atau pusat kecamatan, melainkan juga turun langsung melihat ketimpangan fasilitas di area pinggiran," harapnya.

Warga sangat mengharapkan adanya bantuan langsung yang berkelanjutan, khususnya berupa susu formula pertumbuhan dan bahan pangan.

Intensitas kunjungan kader kesehatan atau bidan desa ke rumah-rumah warga pelosok diharapkan bisa ditingkatkan, mengingat jarak tempuh ke Posyandu atau Puskesmas yang seringkali terkendala akses transportasi.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Puskesmas Jelbuk, Machus Rovida mengakui kondisi letak geografis yang ekstrim menjadi salah satu faktor kendala bagi petugas kesehatan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pelosok.

"Di sana tenaga kesehatan bahkan harus berjalan kaki karena akses jalan sama sekali tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan roda dua," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Petugas Puskesmas Jelbuk, Warda Arum Sari, medan ekstrem dan sasaran yang sulit dijangkau adalah tantangan besar. Namun, baginya, ini adalah panggilan untuk hadir lebih dekat.

"Ini tantangan agar ke depannya kami bisa memberikan pelayanan yang lebih intensif. Harapan kami, kerja sama lintas sektor semakin kuat untuk mewujudkan akses kesehatan yang merata," katanya mengakhiri