RRI.CO.ID Lumajang- Pemerintah Lumajang Jawa Timur memperkuat kesiapanya dalam menghadapi musim kemarau tahun 2026

Menurut Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian, menyusul prakiraan musim kemarau 2026 yang perlu diwaspadai.

Hal itu disampaikan Indah usai menghadiri rapat koordinasi mitigasi kekeringan lahan pertanian di Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Senin (20/4/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian tersebut menjadi forum penyelarasan kebijakan pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika iklim, terutama potensi berkurangnya ketersediaan air untuk sektor pertanian.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diprakirakan datang lebih awal di sejumlah wilayah Indonesia dan berpotensi lebih kering dibandingkan kondisi normal. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan lintas sektor, termasuk di tingkat daerah.

Menanggapi hal itu, Indah Bupati Lumajang menyatakan Pemerintah Kabupaten Lumajang menempatkan informasi iklim sebagai dasar penting dalam perencanaan pembangunan pertanian.

“Ini bagian dari proses perencanaan. Dengan informasi yang ada, kita bisa menyiapkan langkah yang lebih terukur dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya Selasa (21/04/2026)

Langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat pemetaan wilayah pertanian yang berpotensi mengalami keterbatasan air. Hasil pemetaan itu menjadi acuan dalam menentukan pola tanam yang lebih adaptif serta pengelolaan air yang lebih efisien.

Selain itu, pemkab akan memperkuat koordinasi dengan penyuluh pertanian dan kelompok tani agar informasi terkait kondisi iklim tersampaikan secara cepat dan tepat.

“Pendampingan kepada petani menjadi kunci, agar setiap perubahan kondisi bisa direspons dengan baik tanpa mengganggu aktivitas produksi,” tegasnya.

Menjaga produktivitas pertanian tidak hanya bergantung pada faktor teknis, tetapi juga kesiapan sistem pendukung seperti irigasi, distribusi air, dan pengelolaan sumber daya.

Hasil rapat koordinasi nasional tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan penyelarasan kebijakan di tingkat daerah agar langkah yang diambil tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional di sektor pertanian.

“Yang kita lakukan adalah menyesuaikan. Pertanian harus tetap berjalan, tetapi dengan cara yang lebih adaptif terhadap kondisi yang ada,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa tantangan iklim perlu dihadapi secara kolaboratif. Peran pemerintah pusat sebagai penyedia kebijakan dan informasi dipadukan dengan peran daerah dalam implementasi di lapangan.

Bagi Kabupaten Lumajang, keterlibatan dalam forum ini merupakan bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan yang diambil berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan langkah terencana dan koordinasi yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya menjaga stabilitas sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional.