Menunggu Pembenahan Tata Kelola MBG: Wilayah 3T Jadi Perhatian Khusus

PEMERINTAH mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya, dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah refocusing ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum. Hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya.

Bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengungkapkan kelompok 3B. Yakni, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan.

"Hari ini kelompok 3B yang menerima manfaat sudah mencapai 9,9 juta jiwa. Terdiri dari 911 ribu ibu hamil, 2,2 juta ibu menyusui, dan sekitar 6 juta balita," kata Wihaji dalam keterangan tertulis, Sabtu 20 Juni 2026.

Menurutnya, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan.

Karena itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditempatkan sebagai prioritas utama.

Namun, muncul pertanyaan yang lebih mendasar.

Jika persoalan yang selama ini terjadi berkaitan dengan tata kelola, pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran. Kini, pertanyannya adalah apakah perubahan sasaran penerima manfaat mampu menyelesaikan akar masalah?

Sejumlah pengamat menilai bahwa efektivitas MBG tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima bantuan. Melainkan juga bagaimana program tersebut dirancang, diawasi, dan dijalankan di lapangan.