Wilayah 3T Jadi Prioritas

PEMERINTAH mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya, dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah refocusing ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum. Hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya.

Bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengungkapkan kelompok 3B. Yakni, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan.

"Hari ini kelompok 3B yang menerima manfaat sudah mencapai 9,9 juta jiwa. Terdiri dari 911 ribu ibu hamil, 2,2 juta ibu menyusui, dan sekitar 6 juta balita," kata Wihaji dalam keterangan tertulis, Sabtu 20 Juni 2026.

Menurutnya, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan.

Karena itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditempatkan sebagai prioritas utama.

Namun, muncul pertanyaan yang lebih mendasar.

Jika persoalan yang selama ini terjadi berkaitan dengan tata kelola, pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran. Kini, pertanyannya adalah apakah perubahan sasaran penerima manfaat mampu menyelesaikan akar masalah?

Sejumlah pengamat menilai bahwa efektivitas MBG tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima bantuan. Melainkan juga bagaimana program tersebut dirancang, diawasi, dan dijalankan di lapangan.

Intervensi Gizi Sejak Masa Kandungan

Selain menata ulang penerima manfaat, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian model layanan MBG untuk wilayah 3T yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah pemanfaatan program Dapur Anak Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) sebagai model pelayanan berbasis masyarakat.

"Yang terakhir, sebenarnya ini untuk 3T saya kira, dulu kita sering berdiskusi tentang solusi untuk 3T dengan skema lain. Kita punya namanya DAHSAT atau Dapur Anak Sehat Atasi Stunting," ujar Wihaji.

Konsep tersebut dinilai dapat mempercepat penyediaan makanan bergizi tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru. Namun tantangan di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dapur atau fasilitas produksi makanan.

Sebab, persoalan rantai pasok bahan pangan, kapasitas sumber daya manusia, standar kualitas layanan, hingga sistem pengawasan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar program berjalan efektif.

AMMSI Dukung Penertiban Dapur MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan bahwa refocusing MBG didasarkan pada berbagai kajian ilmiah. Di mana, hasinya menunjukkan bshwa intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia sekolah dasar.

"Saya sudah diskusi dengan profesor-profesor terkait hal itu. Sebetulnya intervensi kita ini adalah di usia kandungan satu bulan hingga 9 tahun atau sampai SD," ucap Nanik.

Menurutnya, pemerintah kini berupaya memastikan kelompok yang paling membutuhkan benar-benar mendapatkan manfaat program, khususnya masyarakat di daerah yang selama ini sulit dijangkau layanan gizi. Selain itu, BGN juga mendorong pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia di masyarakat agar perluasan layanan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

Meski demikian, keberhasilan refocusing tetap akan bergantung pada kemampuan pemerintah melakukan pembenahan yang lebih mendasar. Jika persoalan yang selama ini muncul bersifat sistemik, maka perubahan prioritas penerima manfaat hanya menyentuh sebagian dari permasalahan yang ada.

KSP: Program Tak Akan Dihentikan

Di tengah upaya pembenahan program, Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) menyatakan dukungannya terhadap Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026. SE ini mengatur penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah.

Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto menilai kebijakan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi tata kelola sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. AMMSI juga menyoroti munculnya dapur-dapur MBG yang beroperasi di luar mekanisme resmi pemerintah.

"Kami menolak dengan keras apabila dapur-dapur baru yang bermunculan di luar mekanisme resmi, terutama dapur-dapur yang didaftarkan dari proses jual beli titik yang melanggar hukum. Padahal portal pendaftaran resmi sudah lama ditutup, tetap dipaksakan beroperasi sehingga terjadi surplus dapur yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara," kata Rizky.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memicu penyimpangan tata kelola, pemborosan anggaran, dan mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Karena itu, AMMSI mendorong BGN bersama aparat pengawas melakukan evaluasi dan penertiban terhadap dapur-dapur yang beroperasi melebihi kebutuhan layanan.

Distribusi MBG Dihentikan Saat Hari Libur

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memastikan Program MBG tetap berjalan meskipun pemerintah tengah melakukan pembenahan internal di tubuh BGN. Menurut Dudung, pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang sedang berlangsung menunjukkan keseriusan pemerintah memperbaiki tata kelola program.

"Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujarnya.

Dudung menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pelayanan pemenuhan gizi bagi kelompok rentan tetap berlangsung. Karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan.

"Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya. Dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," tegasnya.

KSP juga telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPPG dan menemukan banyak unit pelayanan yang telah menerapkan standar operasional dengan baik. Mulai dari kebersihan dapur hingga ketepatan distribusi makanan.

Istana Targetkan Penataan Ulang MBG Rampung dalam Sebulan

Dalam waktu bersamaan, BGN menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penghentian sementara distribusi MBG. Yakni, selama masa libur sekolah, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus daerah, serta setiap Sabtu dan Minggu.

Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk mengoptimalkan tata kelola operasional dan efisiensi penggunaan sumber daya. "Surat edaran ini diterbitkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi Program MBG pada SPPG," ujarnya.

Meski distribusi makanan dihentikan sementara, petugas keamanan tetap bertugas selama 24 jam. Hal ini dilakukan untuk menjaga aset dan fasilitas SPPG.

BGN memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp3 triliun. Penghematan diperoleh dari penghentian sementara pemberian insentif operasional kepada SPPG yang tidak beroperasi selama masa libur.

Di tengah berbagai penyesuaian tersebut, publik kini menunggu langkah yang lebih komprehensif dari pemerintah. Khususnya, jajaran pimpinan BGN baru.

Refocusing penerima manfaat memang dianggap penting, namun evaluasi menyeluruh terhadap desain program, sistem pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran dinilai menjadi kunci utama. Guna memastikan Program MBG benar-benar mencapai tujuan besarnya: memperbaiki kualitas gizi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Pemerintah menargetkan penataan ulang Program MBG dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program, termasuk mengevaluasi SPPG yang dinilai tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan program yang telah berjalan tidak boleh terganggu selama proses pembenahan berlangsung. Menurutnya, pemerintah akan menginventarisasi seluruh kondisi di lapangan sebelum mengambil keputusan terkait keberadaan SPPG yang dinilai bermasalah atau berada di wilayah dengan kelebihan dapur MBG.

“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua terkait perbaikan MBG akan kita lihat dan evaluasi,” kata Prasetyo.

Ia menegaskan penataan tidak didasarkan pada siapa pemilik SPPG, melainkan pada kepatuhan terhadap aturan dan SOP yang berlaku. Pemerintah juga menolak mengaitkan kepemilikan SPPG dengan afiliasi politik tertentu selama operasionalnya sesuai ketentuan.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembenahan akan mencakup sejumlH hal. Di antaranya, penataan titik SPPG yang sempat diperjualbelikan, pemetaan sekolah penerima manfaat, peningkatan kualitas dapur, serta verifikasi data penerima program.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas. Penataan ulang dilakukan sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG dan telah mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah pun menunjuk manajemen baru untuk memperkuat tata kelola program tersebut. Pada 2026, fokus program lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan sekadar mengejar jumlah penerima manfaat.