PEMERINTAH Daerah di wilayah Tangerang Raya mengeluarkan berbagai 'jurus' dalam menekan lonjakan biaya pangan masyarakat maupun operasional pegawainya. Hal itu sebagai dampak atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax.

Seperti Pemerintah Kabupaten Tangerang yang mengevaluasi penganggaran oprasional mobil dinas (mobdin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja sebagai antisipasi pembengkakan pengeluaran anggaran daerah.

Pasalnya, sambung Soma, dengan situasi saat ini adanya kenaikan BBM non-subsidi tersebut langsung terasa berdampak. "Ini terasa memang, kenaikan di BBM sangat terasa APBD 2026, jelas belum cukup efek kenaikan ini," ujarnya Senin 15 Juni 2026.

Ia menilai adanya kenaikan harga BBM ini menyebabkan APBD 2026 Kabupaten Tangerang khususnya untuk operasional kendaraan dinas tidak lagi mencukupi. Kendati demikian, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah strategi dalam mengatasi persoalan itu.

Salah satunya, kata Soma, adalah dengan mengganti kendaraan dinas untuk ASN Eselon II, serta Eselon III melalui sistem menyewakan. "Kita sudah berhemat dari sisi transportasi," ucapnya.

"Jadi kita udah nggak beli mobil lagi kita udah sewa bentuknya, mulai Pak Bupati, Sekda, Bu Wakil dan kepala dinas itu mobilnya udah sewa. Dan setelah kita hitung itu lebih murah karena enggak perlu mengeluarkan biaya perawatan dan mobilnya udah hybrid, jadi secara konsumsi BBM jauh lebih hemat," kata dia.

Menurutnya, langkah ini cukup efisiensi dalam menyiasati pengeluaran anggaran daerah karena pihaknya sudah tidak lagi mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan setiap kendaraan dinas tersebut. "Kalau rusak, pihak ketiga yang menanggung dan tahun ini kita mengadakan untuk eselon 3," ucapnya.

Selain itu, di sisi lain evaluasi anggaran oprasional juga bakal dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan layanan seperti unit pengangkutan sampah dan lain sebagainya. Namun, di tahapan ini pemerintah daerah akan mencari solusi lain dalam mengatasi anggaran oprasional kendaraan tersebut tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

‎

‎"Kenaikan BBM ini sangat terasa terutama buat yang pelayanan, seperti misalnya truk sampah. Walaupun katanya yang subsidi nggak naik, tapikan diwajibkan pakai yang non-subsidi," ujarnya.