Sementara, Pemerintah Kota Tangerang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum yang tersedia seperti Bus Tayo dan Angkot Si Benteng. Tentu langkah ini di tengah melonjaknya harga BBM jenis Pertamax.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang, Achmad Suhaely mengatakan hanya dengan tarif Rp2.000, masyarakat dapat menekan biaya transportasi bensin. Ditambah lagi mendukung upaya mengurangi kemacetan di jalan raya.

“Di tengah adanya penyesuaian harga BBM jenis Pertamax beberapa waktu lalu, kami mengajak masyarakat untuk mulai beralih. Mereka diimbau menggunakan transportasi umum yang telah disediakan Pemkot Tangerang,” kata Suhaely.

Menurut Suhaely, bus Tayo saat ini melayani empat koridor strategis yang menghubungkan berbagai kawasan di Kota Tangerang. Sementara itu, Angkot Si Benteng hadir sebagai moda transportasi pengumpan (feeder) yang menjangkau wilayah permukiman hingga terintegrasi dengan simpul transportasi lainnya.

“Selain tarifnya lebih terjangkau, layanan Bus Tayo dan Angkot Si Benteng juga terus kami tingkatkan dari sisi kenyamanan dan aksesibilitas. Kami berharap, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum sebagai bagian dari perubahan pola mobilitas sehari-hari,” ujarnya.

Lebih lanjut Suhaely menjelaskan masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas transportasi publik yang ada. Dengan menggunakan Bus Tayo maupun Angkot Si Benteng, masyarakat bisa bepergian dengan aman, nyaman, sekaligus lebih hemat.

“Melalui pemanfaatan transportasi umum, Pemkot Tangerang optimistis masyarakat dapat tetap beraktivitas secara produktif. Tentunya tanpa harus terbebani dengan meningkatnya biaya perjalanan di tengah dinamika harga BBM saat ini,” kata dia.

Asisten Daerah (Asda II) Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono memuturkan kenaikan harga Pertamax dinilai akan berdampak pada kenaikan harga pangan. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Tangerang bakal fokus menjaga stabilitas harga pangan.

Salah satu caranya dengan meningkatkan pengawasan pasar, terutama pasar tradisional. Pemkot Tangerang melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) fokus memperkuat sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan daya beli masyarakat, khususnya stabilitas harga pangan dan efisiensi transportasi.

Ia menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan di wilayah Kota Tangetang akan tetap terjaga di tengah fluktuasi harga BBM nonsubsidi tersebut. "Tentu kenaikan harga BMM jenis Pertamax ini merupakan kebijakan pusat dari kementerian terkait dan Pertamina," ucapnya.

"Dari sisi daerah, fokus kami di TPID adalah mengendalikan poin-poin lain yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Kita harus mempertahankan harga, terutama bahan pokok kita memastikan di pasar-pasar tradisional ketersediaan barang komoditas, kelancaran distribusi, dan stabilitas harganya juga," katanya.

Dia menyebut guna mengantisipasi adanya oknum yang memanfaatkan momentum kenaikan BBM jenis Pertamax. Seperti, menaikkan harga pangan secara sepihak, maka Pemkot Tangerang mengintensifkan pengawasan di lapangan.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) terus bergerak menjalankan program unggulan Wali Kota, yaitu Program Gampang Sembako. "Kami menerima laporan perkembangan harga setiap hari dan Tim Indag (Perdagangan, Red) bersama jajaran TNI dan Polres juga bersinergi melakukan pengawasan ketat, mengantisipasi adanya lonjakan harga bahan pokok yang tidak wajar akibat dampak psikologis kenaikan BBM," ujarnya.

Sedangkan dari sisi sektor transportasi yang menjadi salah satu perhatian utama, lanjut Ruta, Pemkot Tangerang menilai paling sensitif terhadap isu BBM. Namun, ia menegaskan masyarakat Kota Tangerang tidak perlu khawatir terkait akomodasi harian.

Layanan transportasi massal milik Pemkot Tangerang, seperti Bus Tayo dan Si Benteng, dipastikan tidak mengalami kenaikan tarif, untuk masyarakat umum tarifnya tetap Rp2.000. Sedangkan untuk pelajar gratis. Angkutan umum ini bagi pelajar merupakan bagian dari Program Gampang Sekolah.

Disinggung terkait penyesuaian anggaran operasional internal, penggunaan mobil dinas, Ruta menyampaikan, saat ini belum ada perubahan anggaran bahan bakar bagi internal Pemkot Tangerang. Namun, langkah efisiensi dan optimalisasi penggunaan aset tetap diperketat.

"Karena kebijakan kenaikan BBM ini masih baru, anggaran bahan bakar dinas di kami sejauh ini belum berubah. Kami meminta seluruh aparatur untuk menggunakan kendaraan dinas secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang sama, kinerja tidak boleh turun, bahkan harus lebih meningkat," ujar Ruta.

Kendati demikian, Pemkot Tangerang membuka peluang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pos anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk menekan kegiatan yang bersifat seremonial, menjelang penyusunan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

"Semua kegiatan di OPD akan kita evaluasi menjelang tahapan ABT nanti. Kami akan melihat mana program yang berjalan baik dan mana yang kurang," kata dia.