Beralih ke Angkutan Umum dan Jaga Stabilitas Pangan

PEMERINTAH Daerah di wilayah Tangerang Raya mengeluarkan berbagai 'jurus' dalam menekan lonjakan biaya pangan masyarakat maupun operasional pegawainya. Hal itu sebagai dampak atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax.

Seperti Pemerintah Kabupaten Tangerang yang mengevaluasi penganggaran oprasional mobil dinas (mobdin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja sebagai antisipasi pembengkakan pengeluaran anggaran daerah.

Pasalnya, sambung Soma, dengan situasi saat ini adanya kenaikan BBM non-subsidi tersebut langsung terasa berdampak. "Ini terasa memang, kenaikan di BBM sangat terasa APBD 2026, jelas belum cukup efek kenaikan ini," ujarnya Senin 15 Juni 2026.

Ia menilai adanya kenaikan harga BBM ini menyebabkan APBD 2026 Kabupaten Tangerang khususnya untuk operasional kendaraan dinas tidak lagi mencukupi. Kendati demikian, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah strategi dalam mengatasi persoalan itu.

Salah satunya, kata Soma, adalah dengan mengganti kendaraan dinas untuk ASN Eselon II, serta Eselon III melalui sistem menyewakan. "Kita sudah berhemat dari sisi transportasi," ucapnya.

"Jadi kita udah nggak beli mobil lagi kita udah sewa bentuknya, mulai Pak Bupati, Sekda, Bu Wakil dan kepala dinas itu mobilnya udah sewa. Dan setelah kita hitung itu lebih murah karena enggak perlu mengeluarkan biaya perawatan dan mobilnya udah hybrid, jadi secara konsumsi BBM jauh lebih hemat," kata dia.

Menurutnya, langkah ini cukup efisiensi dalam menyiasati pengeluaran anggaran daerah karena pihaknya sudah tidak lagi mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan setiap kendaraan dinas tersebut. "Kalau rusak, pihak ketiga yang menanggung dan tahun ini kita mengadakan untuk eselon 3," ucapnya.

Selain itu, di sisi lain evaluasi anggaran oprasional juga bakal dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan layanan seperti unit pengangkutan sampah dan lain sebagainya. Namun, di tahapan ini pemerintah daerah akan mencari solusi lain dalam mengatasi anggaran oprasional kendaraan tersebut tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

‎

‎"Kenaikan BBM ini sangat terasa terutama buat yang pelayanan, seperti misalnya truk sampah. Walaupun katanya yang subsidi nggak naik, tapikan diwajibkan pakai yang non-subsidi," ujarnya.

Pengemudi Online Ikut Rasakan Imbas Kenaikan Pertamax

Sementara, Pemerintah Kota Tangerang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum yang tersedia seperti Bus Tayo dan Angkot Si Benteng. Tentu langkah ini di tengah melonjaknya harga BBM jenis Pertamax.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang, Achmad Suhaely mengatakan hanya dengan tarif Rp2.000, masyarakat dapat menekan biaya transportasi bensin. Ditambah lagi mendukung upaya mengurangi kemacetan di jalan raya.

“Di tengah adanya penyesuaian harga BBM jenis Pertamax beberapa waktu lalu, kami mengajak masyarakat untuk mulai beralih. Mereka diimbau menggunakan transportasi umum yang telah disediakan Pemkot Tangerang,” kata Suhaely.

Menurut Suhaely, bus Tayo saat ini melayani empat koridor strategis yang menghubungkan berbagai kawasan di Kota Tangerang. Sementara itu, Angkot Si Benteng hadir sebagai moda transportasi pengumpan (feeder) yang menjangkau wilayah permukiman hingga terintegrasi dengan simpul transportasi lainnya.

“Selain tarifnya lebih terjangkau, layanan Bus Tayo dan Angkot Si Benteng juga terus kami tingkatkan dari sisi kenyamanan dan aksesibilitas. Kami berharap, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum sebagai bagian dari perubahan pola mobilitas sehari-hari,” ujarnya.

Lebih lanjut Suhaely menjelaskan masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas transportasi publik yang ada. Dengan menggunakan Bus Tayo maupun Angkot Si Benteng, masyarakat bisa bepergian dengan aman, nyaman, sekaligus lebih hemat.

“Melalui pemanfaatan transportasi umum, Pemkot Tangerang optimistis masyarakat dapat tetap beraktivitas secara produktif. Tentunya tanpa harus terbebani dengan meningkatnya biaya perjalanan di tengah dinamika harga BBM saat ini,” kata dia.

Asisten Daerah (Asda II) Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono memuturkan kenaikan harga Pertamax dinilai akan berdampak pada kenaikan harga pangan. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Tangerang bakal fokus menjaga stabilitas harga pangan.

Salah satu caranya dengan meningkatkan pengawasan pasar, terutama pasar tradisional. Pemkot Tangerang melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) fokus memperkuat sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan daya beli masyarakat, khususnya stabilitas harga pangan dan efisiensi transportasi.

Ia menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan di wilayah Kota Tangetang akan tetap terjaga di tengah fluktuasi harga BBM nonsubsidi tersebut. "Tentu kenaikan harga BMM jenis Pertamax ini merupakan kebijakan pusat dari kementerian terkait dan Pertamina," ucapnya.

"Dari sisi daerah, fokus kami di TPID adalah mengendalikan poin-poin lain yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Kita harus mempertahankan harga, terutama bahan pokok kita memastikan di pasar-pasar tradisional ketersediaan barang komoditas, kelancaran distribusi, dan stabilitas harganya juga," katanya.

Dia menyebut guna mengantisipasi adanya oknum yang memanfaatkan momentum kenaikan BBM jenis Pertamax. Seperti, menaikkan harga pangan secara sepihak, maka Pemkot Tangerang mengintensifkan pengawasan di lapangan.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) terus bergerak menjalankan program unggulan Wali Kota, yaitu Program Gampang Sembako. "Kami menerima laporan perkembangan harga setiap hari dan Tim Indag (Perdagangan, Red) bersama jajaran TNI dan Polres juga bersinergi melakukan pengawasan ketat, mengantisipasi adanya lonjakan harga bahan pokok yang tidak wajar akibat dampak psikologis kenaikan BBM," ujarnya.

Sedangkan dari sisi sektor transportasi yang menjadi salah satu perhatian utama, lanjut Ruta, Pemkot Tangerang menilai paling sensitif terhadap isu BBM. Namun, ia menegaskan masyarakat Kota Tangerang tidak perlu khawatir terkait akomodasi harian.

Layanan transportasi massal milik Pemkot Tangerang, seperti Bus Tayo dan Si Benteng, dipastikan tidak mengalami kenaikan tarif, untuk masyarakat umum tarifnya tetap Rp2.000. Sedangkan untuk pelajar gratis. Angkutan umum ini bagi pelajar merupakan bagian dari Program Gampang Sekolah.

Disinggung terkait penyesuaian anggaran operasional internal, penggunaan mobil dinas, Ruta menyampaikan, saat ini belum ada perubahan anggaran bahan bakar bagi internal Pemkot Tangerang. Namun, langkah efisiensi dan optimalisasi penggunaan aset tetap diperketat.

"Karena kebijakan kenaikan BBM ini masih baru, anggaran bahan bakar dinas di kami sejauh ini belum berubah. Kami meminta seluruh aparatur untuk menggunakan kendaraan dinas secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang sama, kinerja tidak boleh turun, bahkan harus lebih meningkat," ujar Ruta.

Kendati demikian, Pemkot Tangerang membuka peluang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pos anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk menekan kegiatan yang bersifat seremonial, menjelang penyusunan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

"Semua kegiatan di OPD akan kita evaluasi menjelang tahapan ABT nanti. Kami akan melihat mana program yang berjalan baik dan mana yang kurang," kata dia.

Dampak kenaikan harga Pertamax juga mulai dirasakan pengemudi transportasi online. Salah satunya Verlie sopir taksi online asal Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, yang mengaku biaya operasional hariannya meningkat cukup signifikan.

“Pasti berpengaruh, Bang. Kemarin pendapatan total trip sekitar Rp300 ribu sampai Rp350 ribu. Kalau biaya bensin Rp150 ribu, pendapatan bersih masih sekitar Rp200 ribu," ucapnya.

Saat ini, beber Verlie, pengeluaran bensin bisa mencapai Rp200 ribu sampai Rp225 ribu. Jadi pendapatan bersih otomatis berkurang.

Menurutnya, lonjakan harga BBM membuat penghasilan yang diperoleh semakin banyak terserap untuk biaya operasional kendaraan. Sementara tarif transportasi online hingga kini belum mengalami penyesuaian.

“Tarif transportasi online tidak ikut naik, sementara harga bahan bakar naik cukup tinggi. Akhirnya penghasilan kami habis untuk mengejar biaya bensin saja,” katanya.

Verlie mengaku mengetahui kenaikan harga Pertamax setelah melihat informasi yang beredar di media sosial. Ia menyebut banyak pengemudi online terkejut karena kenaikan harga terjadi secara mendadak.

“Kemarin saya bangun tidur lalu buka Instagram dan saya kaget melihat harga Pertamax naik dari sekitar Rp12 ribuan menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan hampir Rp4 ribu ini sangat mengganggu bagi pengemudi online seperti saya,” ucapnya.

Ia menjelaskan sebelumnya pengisian BBM senilai Rp100.000 masih mampu memenuhi kebutuhan operasional dalam waktu tertentu. Namun, setelah kenaikan harga, jumlah bahan bakar yang didapat menjadi jauh berkurang.

“Biasanya isi bensin Rp100 ribu bisa dapat sekitar 6-7 liter, sekarang mungkin hanya sekitar 5 liter. Dampaknya terasa sekali buat kami yang setiap hari bergantung pada kendaraan,” ujarnya.

Selain pengemudi online, kenaikan harga Pertamax juga berpotensi memengaruhi biaya operasional berbagai sektor usaha. Pelaku UMKM, jasa pengiriman barang, hingga perusahaan logistik diperkirakan akan melakukan penyesuaian apabila harga BBM tinggi bertahan dalam jangka waktu lama.

Diketahui, Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pertamina memastikan keamanan pasokan BBM dijaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia. Pertamina menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter. Sementara, Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.