Presiden 'Sikat' Anggota Kabinet Merah Putih Diduga Korupsi
- 06 Jun 2026 01:17 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi. Maka pada, Selasa 2 Juni 2026, Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.
- Alasan pencopotan Dadan, Lodewyk dan Sanjaya seperti ketidakdisiplinan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Presiden Prabowo resmi ‘mencopot’ Silmy Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo memberikan arahan dalam acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 12.173 peserta yang terdiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Acara juga dihadiri oleh Koordinator Wilayah, Kepala SPPG, serta para mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam arahannya, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal kasus dugaan korupsi di BGN.
Presiden Prabowo mengaku sedih karena terpaksa mencopot Dadan karena merupakan orang terdekat. Presiden Prabowo tidak ingin berkomentar atas kasus di BGN.
“Saat ini, sebetulnya saya sedih karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat, saya tidak mau banyak komentar nanti seolah saya mempengaruhi,” kata Presiden Prabowo pada Rabu 3 Juni 2026.

Presiden Prabowo mengaku mendapatkan laporan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dapur MBG. Kepala Negara menganalisa dan mempelajari laporan lalu mengevalusi laporan tersebut.
Laporan tersebut berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Presiden Prabowo juga memanggil pejabat negara lainnya untuk menerima laporan terkait BGN.
“Tolong saya mendapat laporan tentang BGN. BGN ini suatu program yang sangat-sangat penting bagi bangsa dan negara, menyangkut rakyat kita yang sedang perlu bantuan afirmasi, bantuan berpihak,” katanya.
Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap tegas pemerintah yang tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo tidak ingin uang negara dirampok koruptor.
“Saya tidak mau NKRI dilecehkan, saya tidak mau bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Tidak ada pengecualian, saya tidak mau uang rakyat dicuri,” kata Presiden Prabowo menegaskan.
Sementara itu, Menteri Prasetyo menyampaikan keprihatian pemerintah atas kasus dugaan korupsi yang terjadi selama dua hari. Kasus hukum yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih.
Padahal diberbagai kesempatan, Presiden Prabowo telah mengingatkan agar pejabat membenahi diri dan memberantas korupsi di institusi masing-masing. Prasetyo menyampaikan komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi.
“Dua hari ini kita sangat prihatin, terus berulang kejadian yang tidak kita harapkan. Tidak bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktek korupsi,” katanya.
Pemerintah, kata Presetyo menghormati proses hukum yang dilakukan di KPK dan Kejagung. Bahkan Presiden Prabowo akan memperkuat institusi penegak hukum baik dari Kejaksaan, Polri maupun KPK.
“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK. Berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka yang tengah menjalani proses hukum,” ujar Prasetyo
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....