Kejaksaan Agung Tetapkan Kepala BGN Dadan Hindayana Jadi Tersangka Kasus Korupsi MBG

SELEPAS magrib, awak media yang biasa meliput di Istana Kepresidenan Jakarta, mendapatkan informasi akan ada keterangan pers yang penting. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari merapat ke Ruang Sidang Kabinet.

Menteri Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Presiden Prabowo Subianto juga mengakhiri masa tugas Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN.

“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi. Maka pada hari ini, Selasa 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa 2 Juni 2026.

Menteri Prasetyo membeberkan alasan pencopotan Dadan, Lodewyk dan Sanjaya seperti ketidakdisiplinan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selanjutnya indisipliner dalam menjaga kualitas makanan dari seharusnya yang telah ditetapkan oleh BGN.

“Banyak catatan dari dasar pertimbangan Bapak Presiden melakukan pergantian ini. Tentu dengan harapan catatan tersebut diperbaiki,” katanya.

Presiden Prabowo mengangkat Nanik S Deyang menggantikan Dadan Hindayana. Selanjutnya adalah Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Nanik dan Wakil Kepala BGN yang baru, akan segera dilantik pada pekan depan atau tepatnya Senin 8 Juni 2026. Menteri Prasetyo mengatakan secara administratif hukum, Nanik dan dua wakilnya, telah sah sebagai pimpinan BGN sejak ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden.

"Berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di minggu depan. Pelantikan (Senin) terkait dengan BGN," kata Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim Tersangka Dugaan Pemerasan WNA

Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor BGN di Jakarta Pusat, pada Rabu 3 Juni 2026, dini hari. Penggeledehan usai pencopotan petinggi BGN yang diumumkan oleh Menteri Prasetyo.

Pada sisi lain, Kejagung mengumumkan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi di BGN. Kejagung menetapkan Dadan (DH), Sony (SS) dan Lodewyk Pusung (LP) sebagai tersangka dalam kasus yang tengah diusut oleh Kejaksaan.

“Tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional. Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dalam keterangan pers, Rabu 3 Mei 2026.

Syarif mengatakan Dadan juga diduga melakukan serangkaian mark-up anggaran dalam pengadaan barang. Dadan cs diduga membeli barang tidak sesuai kebutuhan.

Penggelembungan anggaran tersebut mulai dari puluhan ribu unit motor listrik senilai Rp1 triliun dan puluhan ribu pasang sepatu yang tidak sesuai peruntukan program MBG. Selain itu mark up pengadaan 31.000 lebih unit komputer tablet dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Selain itu, penyidik menduga ada indikasi praktik korupsi dalam pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketiganya diduga mengintervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN.

Intervensi agar yayasan-yayasan milik mereka tetap lolos kendati tidak layak. “Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," ujar Syarif.

Istana Kepresidenan Prihatin Kasus Korupsi Jerat Pejabat Negara Kabinet Merah Putih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Lingkungan Imigrasi, Jakarta Barat, Rabu 3 Mei 2026. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi OTT baik dari swasta maupun penyelenggara negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik, lembaga anti rasuah itu mengumumkan delapan orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, diantaranya adalah terdapat Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim (SK).

“Dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, SK, SMG, JS, BGS, TBS, RAA, JSP, dan GST,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.

Setyo Budi menjelaskan SK diduga menjalankan aksinya, saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. Silmy (SK) diduga telah melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara para warga negara asing.

“Pungutan dilakukan untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang diproses. Baik itu perpanjangan, alih status, pembaruan domisili, termasuk juga penambahan dependent,” katanya.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka menggunakan kode khusus untuk mengelabui petugas seperti malaikat dan pembayaran konser. Setyo menerangkan sepanjang tahun 2022-2026, para pihak menerima uang secara langsung, baik tunai maupun transfer, termasuk melalui layering atau perantara.

Para pihak tersebut bersama dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM. Nilainya sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

Uang tersebut dibagikan kepada para oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi setiap pekan pada hari Jumat. Salah satunya SK yang diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.

“Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing. Dari sejumlah barang bukti yang berhasil disita, terdapat indikasi perusahaan tersebut hanya menjadi shell company atau perusahaan cangkang,” kata Setyo menerangkan.

“Dugaannya, perusahaan towing tersebut sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi yang berkaitan dengan hobi. Sebab, ada sekitar enam motor trail yang turut disita dan diduga digunakan untuk kegiatan off-road,” ujarnya.

Presiden Prabowo 'Copot' Silmy dari Jabatannya di Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo memberikan arahan dalam acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 12.173 peserta yang terdiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Acara juga dihadiri oleh Koordinator Wilayah, Kepala SPPG, serta para mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam arahannya, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal kasus dugaan korupsi di BGN.

Presiden Prabowo mengaku sedih karena terpaksa mencopot Dadan karena merupakan orang terdekat. Presiden Prabowo tidak ingin berkomentar atas kasus di BGN.

“Saat ini, sebetulnya saya sedih karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat, saya tidak mau banyak komentar nanti seolah saya mempengaruhi,” kata Presiden Prabowo pada Rabu 3 Juni 2026.

Presiden Prabowo mengaku mendapatkan laporan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dapur MBG. Kepala Negara menganalisa dan mempelajari laporan lalu mengevalusi laporan tersebut.

Laporan tersebut berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Presiden Prabowo juga memanggil pejabat negara lainnya untuk menerima laporan terkait BGN.

“Tolong saya mendapat laporan tentang BGN. BGN ini suatu program yang sangat-sangat penting bagi bangsa dan negara, menyangkut rakyat kita yang sedang perlu bantuan afirmasi, bantuan berpihak,” katanya.

Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap tegas pemerintah yang tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo tidak ingin uang negara dirampok koruptor.

“Saya tidak mau NKRI dilecehkan, saya tidak mau bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Tidak ada pengecualian, saya tidak mau uang rakyat dicuri,” kata Presiden Prabowo menegaskan.

Sementara itu, Menteri Prasetyo menyampaikan keprihatian pemerintah atas kasus dugaan korupsi yang terjadi selama dua hari. Kasus hukum yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih.

Padahal diberbagai kesempatan, Presiden Prabowo telah mengingatkan agar pejabat membenahi diri dan memberantas korupsi di institusi masing-masing. Prasetyo menyampaikan komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi.

“Dua hari ini kita sangat prihatin, terus berulang kejadian yang tidak kita harapkan. Tidak bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktek korupsi,” katanya.

Pemerintah, kata Presetyo menghormati proses hukum yang dilakukan di KPK dan Kejagung. Bahkan Presiden Prabowo akan memperkuat institusi penegak hukum baik dari Kejaksaan, Polri maupun KPK.

“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK. Berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka yang tengah menjalani proses hukum,” ujar Prasetyo

DPR Dukung Pencopotan Dadan Hindayana

Presiden Prabowo Subianto resmi ‘mencopot’ Silmy Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo telah menandatangani pemberhentian tersebut pada Kamis 4 Juni 2026 sore.

“Apakah Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan?. Kami sampaikan bahwa sore hari ini bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut,” kata Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.

Selanjutnya tugas-tugas Wamen akan dilakukan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto. Oleh sebab itu, Kepala Negara belum memutuskan pengganti Silmy.

“Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri. Karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah pemerintah evaluasi di BGN. Evaluasi termasuk pencopotan Dadan dari jabatannya sebagai Kepala BGN.

“Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang memang harus dibenahi,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa 2 Juni 2026.