Polemik Motor Listrik BGN Uji Akuntabilitas Anggaran
- 10 Apr 2026 20:34 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Polemik pengadaan motor listrik BGN mencuat dari video viral, memicu pertanyaan publik soal urgensi dan transparansi anggaran.
- BGN menegaskan pengadaan untuk operasional wilayah terpencil, namun perbedaan data dan kritik DPR memperkuat sorotan publik.
- Isu ini menjadi ujian akuntabilitas anggaran negara di tengah tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi belanja pemerintah.
POLEMIK pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mencuat setelah video ratusan unit kendaraan beredar luas. Rekaman tersebut memperlihatkan motor listrik berstiker BGN dalam kondisi baru dan belum digunakan sama sekali.
Video viral itu memicu gelombang pertanyaan publik terkait urgensi pengadaan dalam jumlah besar tersebut. Terlebih, pengadaan dilakukan di tengah tekanan fiskal negara dan kebutuhan efisiensi belanja pemerintah.
Sebelumnya video diunggah oleh akun TikTok @NOVIR007, dengan caption video mempertanyakan pengadaan motor listrik untuk SPPG di Jawa Barat. Didalam video juga diperlihatkan motor-motor, yang disebutkan jumlahnya mencapai 70.000 unit.
"Motor buat petugas MBG, keren kan, motor buat antar omprengan MBG. Ini saya spill ini semua motor ada 70.000 motor untuk wilayah provinsi Jawa Barat doang," katanya dalam video.
"Kira-kira semua karyawannya atau cuma kepala dapur SPPG doang? saya kurang paham. Saya tidak berani menyebarkan berita hoaks, tapi yang jelas ini untuk provinsi Jawa Barat doang ya ada 70.000 unit motor," ujarnya.
Sejumlah warganet mempertanyakan prioritas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai seharusnya fokus pada pemenuhan gizi. Kritik publik berkembang karena pengadaan dianggap tidak langsung menyentuh kebutuhan utama penerima manfaat.
Sorotan publik juga mengaitkan pengadaan tersebut dengan kondisi kesejahteraan sektor lain seperti pendidikan. Perdebatan pun meluas menjadi isu tata kelola anggaran dan sensitivitas kebijakan publik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....