Polemik Motor Listrik BGN Uji Akuntabilitas Anggaran
- 10 Apr 2026 20:34 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Polemik pengadaan motor listrik BGN mencuat dari video viral, memicu pertanyaan publik soal urgensi dan transparansi anggaran.
- BGN menegaskan pengadaan untuk operasional wilayah terpencil, namun perbedaan data dan kritik DPR memperkuat sorotan publik.
- Isu ini menjadi ujian akuntabilitas anggaran negara di tengah tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi belanja pemerintah.
Penjelasan BGN: Kebutuhan Operasional di Wilayah Sulit
POLEMIK pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mencuat setelah video ratusan unit kendaraan beredar luas. Rekaman tersebut memperlihatkan motor listrik berstiker BGN dalam kondisi baru dan belum digunakan sama sekali.
Video viral itu memicu gelombang pertanyaan publik terkait urgensi pengadaan dalam jumlah besar tersebut. Terlebih, pengadaan dilakukan di tengah tekanan fiskal negara dan kebutuhan efisiensi belanja pemerintah.
Sebelumnya video diunggah oleh akun TikTok @NOVIR007, dengan caption video mempertanyakan pengadaan motor listrik untuk SPPG di Jawa Barat. Didalam video juga diperlihatkan motor-motor, yang disebutkan jumlahnya mencapai 70.000 unit.
"Motor buat petugas MBG, keren kan, motor buat antar omprengan MBG. Ini saya spill ini semua motor ada 70.000 motor untuk wilayah provinsi Jawa Barat doang," katanya dalam video.
"Kira-kira semua karyawannya atau cuma kepala dapur SPPG doang? saya kurang paham. Saya tidak berani menyebarkan berita hoaks, tapi yang jelas ini untuk provinsi Jawa Barat doang ya ada 70.000 unit motor," ujarnya.
Sejumlah warganet mempertanyakan prioritas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai seharusnya fokus pada pemenuhan gizi. Kritik publik berkembang karena pengadaan dianggap tidak langsung menyentuh kebutuhan utama penerima manfaat.
Sorotan publik juga mengaitkan pengadaan tersebut dengan kondisi kesejahteraan sektor lain seperti pendidikan. Perdebatan pun meluas menjadi isu tata kelola anggaran dan sensitivitas kebijakan publik.
Realisasi Pengadaan dan Klarifikasi Jumlah Unit
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional SPPG di daerah sulit. Ia menyebut kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menjangkau wilayah terpencil yang aksesnya terbatas.
"Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ujar Dadan.
Menurutnya, distribusi program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dukungan logistik yang memadai hingga ke pelosok daerah. Kendaraan roda dua dinilai paling efektif untuk menjangkau wilayah dengan akses jalan terbatas.
Dadan juga mengklaim harga pembelian motor listrik lebih rendah dibandingkan harga pasar kendaraan sejenis. "Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran," ujarnya.
DPR Soroti Potensi Pemborosan dan Tata Kelola Anggaran
BGN menyatakan jumlah pengadaan motor listrik tidak sebesar yang beredar dalam narasi publik. Dadan menjelaskan realisasi pengadaan mencapai sekitar 21 ribu unit dari target awal.
"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," ucap Dadan.
Ia menegaskan proses pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan operasional di berbagai wilayah. Kendaraan yang telah tersedia juga belum didistribusikan karena masih dalam proses administrasi negara.
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," ujarnya.
BGN juga memastikan tidak ada tambahan anggaran pengadaan motor listrik pada tahun berikutnya. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari pengendalian belanja setelah realisasi awal.
"Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025 ya. Tahun 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," kata Dadan.
Sikap Kementerian Keuangan dan Konteks Defisit APBN
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) merespons polemik ini dengan rencana memanggil BGN untuk meminta klarifikasi resmi. Langkah ini menunjukkan keseriusan parlemen dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.
"Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas," ucap Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris.
Ia menilai pengadaan motor listrik dalam jumlah besar berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara. Terlebih, kebijakan tersebut muncul di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi ketat.
"Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat," ucapnya.
DPR menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Fokus program dinilai harus tetap pada tujuan utama peningkatan gizi masyarakat.
Transparansi, Efisiensi, dan Ujian Kepercayaan Publik
Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa usulan pengadaan serupa sebelumnya pernah ditolak dalam pembahasan anggaran. Hal ini menambah dimensi baru dalam polemik terkait konsistensi kebijakan pemerintah.
"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga. Untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak," ujar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia menegaskan prioritas program Makan Bergizi Gratis seharusnya tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat. "Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan," kata Purbaya.
Di sisi lain, pemerintah mencatat defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun pada akhir Maret 2026. Kondisi ini membuat setiap kebijakan belanja negara semakin disorot publik secara ketat.
Defisit tersebut disebut sebagai konsekuensi percepatan belanja pemerintah di awal tahun anggaran berjalan. Namun, situasi ini tetap menuntut kehati-hatian dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Pengamat dan lembaga pemerhati anggaran menilai transparansi menjadi isu utama dalam polemik pengadaan motor listrik ini. Mekanisme e-purchasing dinilai sah, tetapi memiliki keterbatasan dalam keterbukaan informasi publik.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai sistem tersebut membuat proses pengadaan sulit dipantau masyarakat luas. "Pengadaan motor ini mempergunakan sistem E-Purchasing agar senyap dan tidak bisa dipantau oleh publik," katanya.
Pengamat otomotif Bebin Djuana juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara. "Penting sekali, terutama motor ini dibeli dengan uang pajak kita," ujarnya.
Ia menilai keterbukaan informasi diperlukan agar publik memahami alasan pemilihan jenis dan harga kendaraan. Transparansi dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Polemik ini pada akhirnya menjadi ujian besar bagi tata kelola anggaran program strategis nasional. Pemerintah dituntut mampu menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....