RRI.CO.ID, Entikong – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sanggau menetapkan Desa Bungkang di Kecamatan Sekayam sebagai desa sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah perbatasan.
Penyuluh Narkoba BNNK Sanggau, Dwi Anggi Siregar mengungkapkan, penetapan Desa Bungkang dilakukan setelah BNNK Sanggau melaksanakan pemetaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut. Hasil pemetaan menunjukkan adanya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Desa Bungkang dipilih karena memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut akan menjadi dasar penyusunan program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dan berbagai stakeholder terkait,” kata Dwi Anggi Siregar saat rapat kerja dalam rangka sinergi program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder, di Kantor Camat Sekayam, Kamis 11 Juni 2026.
Ia menjelaskan, kawasan perbatasan memiliki tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Karena itu, penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk meminimalkan kerawanan yang dapat dimanfaatkan jaringan peredaran gelap narkoba.
Saat ini, sebut Anggi, BNNK Sanggau bersama pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan sejumlah pemangku kepentingan tengah mematangkan penyusunan langkah lanjutan untuk menentukan program yang akan dijalankan. Program tersebut akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil pemetaan awal, Desa Bungkang memiliki potensi pengembangan sektor pertanian, termasuk budidaya jagung, serta sejumlah potensi ekonomi lainnya yang dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat. Potensi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus mendukung keberhasilan program pemberdayaan.
“Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada BNNK, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh masyarakat, maupun kelompok masyarakat,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....