Bupati Ontot Ingatkan Bahaya Provokasi dan Disinformasi Digital

RRI.CO.ID, Entikong - Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mengajak seluruh masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ajakan tersebut disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sanggau pada Senin, 1 Juni 2026.

“Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Sanggau, saya mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila. Pancasila merupakan way of life bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai dasar dalam mengatur hak, kewajiban, serta tata kehidupan masyarakat Indonesia,” kata Bupati Ontot.

Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah memberikan pedoman yang jelas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai, pengamalan Pancasila secara konsisten dapat menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan stabilitas nasional.

“Kalau nilai-nilai Pancasila benar-benar dijadikan pedoman hidup bangsa ini, saya kira negara kita tidak akan dipenuhi pertentangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia juga akan berjalan dengan baik,” ucapnya.

Dia juga menyoroti maraknya penyebaran informasi dan konten digital yang berpotensi memengaruhi pola pikir masyarakat. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dan kritis dalam menerima informasi yang beredar di media sosial maupun platform digital lainnya.

“Kita tidak boleh mudah terpengaruh oleh berbagai propaganda yang beredar di media sosial. Apalagi dengan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan yang semakin canggih, masyarakat harus mampu menyaring informasi agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu persatuan dan keamanan daerah,” tegasnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba membentur-benturkan isu suku, agama, ras, asal-usul, maupun adat istiadat yang dapat mengancam persatuan dan kondusivitas daerah.