RRI.CO.ID, Entikong - Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengatakan, Pemkab Sanggau mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat dalam tata niaga ekspor sawit satu pintu. Menurutnya, hal itu bertujuan mengontrol penjualan dan menekan praktik perdagangan ilegal, seperti trade misinvoicing.

Meski mendukung, dia mengungkapkan, kebijakan itu telah memicu kekhawatiran petani sawit. Karena, sambungnya, kebijakan itu berpotensi membuat pasar tersendat dan menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS).

"Soal harga sawit itu sudah berlaku secara nasional dan Bapak Presiden juga sudah mewacanakan untuk membentuk BUMN yang mengurusi tata niaga sawit. Kalau kita di Pemerintah Daerah setujulah atas wacana ini," ungkap Yohanes Ontot usai melantik dan mengukukuhkan pejabat pimpinan tinggi dilingkungan Pemkab Sanggau, Jumat 29 Mei 2026.

Bupati meminta petani tidak perlu khawatir. Sebab, Pemerintah Pusat sedang memperbaiki tata niaga sawit agar tidak mudah di monopoli pasar.

"Harganya masih diatas Rp2.000an, meskipun yang kemarin Rp 3.000 lebih, tapi menurut saya masih normal lah, meskipun dampaknya sangat luas ya bagi petani," terangnya.

Ia berharap petani bersabar sambil menunggu kebijakan resmi dari Pemerintah Pusat. Ia yakin, jika kebijakan itu jadi digulirkan Pemerintah Pusat, masyarakat dapat terbiasa dan menerimanya.

"Mungkin kita masih menunggu kebijakannya berjalan normal dulu. Kalau sudah berjalan saya rasa sudah terbiasa kita nantinya dengan kebijakan itu," katanya. (Abang Indra).